Suasana sidang paripurna dengan agenda mengesahkan pemakzulan Bupati Aceng Fikri di Gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Jumat (1/2). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
"Saya berharap Badan Kehormatan mengumumkan absensi finger print," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 15 Mei 2013. Saan menjelaskan, tingkat kehadiran akan menjadi patokan penilaian anggota Dewan. "Evaluasi akan disampaikan ke DPP," kata dia.
Saan menuturkan, DPP akan menindaklanjuti apakah anggota Dewan yang tidak hadir layak diberikan sanksi. Jika ada anggota yang kehadirannya di bawah 50 persen, kata Saan, Demokrat akan memperingatkan calon yang bersangkutan. Karena itu, Saan mendorong Badan Kehormatan mengumumkan absensi sidik jari.
Wakil Ketua Badan Kehormatan Abdul Wahab Dalimunthe mengakui pihaknya mendapatkan banyak protes atas publikasi absensi anggota Dewan. Namun dia menjelaskan, tingkat kehadiran yang muncul di media belum mencakup alasan seperti sakit atau izin karena tugas lain. "Banyak yang beranggapan mereka meninggalkan tugas," kata dia.
Wahab juga akan meminta Sekretariat Jenderal membuka absensi anggota yang menggunakan sidik jari. Hal ini bertujuan untuk membuka anggota yang benar-benar datang ke sidang paripurna. Dia berharap bulan depan sudah ada kabar mengenai bisa tidaknya absensi ini dibuka ke publik.
