TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengatakan inspektorat jenderal kementeriannya sudah menuntaskan sebagian investigasi atas keterlambatan pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas di 11 provinsi.
Dari sisi pelaksanaan, ditemukan empat penyebab keterlambatan ujian nasional. Pertama, keterlambatan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menurut Nuh, proses tender sebenarnya bisa selesai pada 26 Februari 2013.
"Tetapi karena DIPA-nya itu baru selesai 13 Maret, kontrak baru bisa dilakukan tanggal 15 Maret," kata Nuh, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2013.
Nuh mengaku sudah menyampaikan surat ke Kementerian Keuangan pada 26 Desember 2012 agar anggaran yang dibintangi bisa dicairkan. Pencairan anggaran itu penting agar program-program Kemendikbud yang sangat mendesak, bisa terlaksana. "Ujian nasional termasuk yang sangat mendesak saat itu," ujar Nuh.
Kedua, ada kelemahan manajemen di Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini, Nuh menyoroti kinerja penyelenggara ujian antara lain Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta Bagian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan. "Di situ ditemukan adanya kelemahan mengelola, termasuk kelemahan antisipasi adanya keterlambatan," ucap Nuh.
Ketiga, tim investigasi menemukan adanya kelemahan perusahaan dalam mengelola percetakan sehingga menyebabkan keterlambatan naskah ujian. "Lemahnya komitmen dan tanggung jawab dari perusahaan," kata Nuh.
Menurut Nuh, hasil investigasi ini sudah dilaporkan secara lisan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun investigasi dari sisi pengadaan --yang merupakan faktor keempat-- belum rampung saat ini. "Mudah-mudahan satu-dua minggu (selesai)," ujarnya.
