Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta asyik mengobrol saat pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Kupang - Sebanyak 15 anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam tak gajian karena pindah dan menjadi calon anggota legislatif dari partai lain. Sebab, partai mereka tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Agustus 2013, maka anggota dewan yang pindah partai tidak berhak menerima gaji," kata juru bicara KPU NTT, Djidon de Haan, kepada wartawan di Kupang, Senin, 13 Mei 2013.
Menurut Djidon, ketika anggota DPRD NTT menandatangani formulir BB-5 dari KPU yang menyatakan kesediaannya mundur dari anggota dewan karena dicalonkan partai lain, maka keterwakilannya di DPRD tidak lagi atas nama parpol yang mengusungnya. "KPU tidak mengenal ada kesepakatan internal," ujarnya.
KPU, kata dia, tidak mengenal koalisi partai politik. "Kami telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk memperlancar proses pengunduran belasan anggota DPRD itu," katanya.
Kepala Biro Keuangan Setda NTT, Obaldus Toda mengatakan, pihaknya tetap membayar gaji dan tunjangan anggota DPRD yang pindah partai selama belum ada proses pemberhentian antar waktu (PAW) dari partai pengusung anggota DPRD itu. "Prinsipnya PAW itu dari partai pengusung. Lalu pemberhentian anggota dewan karena pindah partai itu resminya dari KPU," katanya.
Anggota DPRD NTT asal Partai Damai Sejahtera (PDS), Somie Pandie mengatakan jika dirinya tidak mempersoalkan soal gaji yang dihentikan terkait kepentingan caleg. "Saya tidak persoalkan gaji saya jika harus dihentikan. Tapi dasarnya apa?," katanya.
15 anggota DPRD NTT yang pindah ke partai lain diantaranya yaitu Hendrik Rawambaku, Abraham Litinau, Somie Pandie, Trisna Dano dan Johny Army Konay dari PDS; Daud Saleh Ludji, Angela Mericy Piwung, dan Syukur Yosef dari PKPB; Markus Nubatonis dari PKP; Antonius Ugak dari PPI; Thobias Wanus dari PPDI; Stanis Tefa dari Partai Pelopor; Agus Ng Dapadeda dari Partai Republikan; Oswaldus dari PPRN dan Wellem Nope dari Partai Demokrat yang pindah ke PDIP.
