TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis gerakan UI Bersih, Ade Armando, berharap rektor baru Universitas Indonesia, Muhammad Anis, menghentikan sentralisasi pengelolaan keuangan kampus. "Ini semua terjadi karena sentralisasi kekuasaan dan keuangan yang dilakukan rektor lama," kata Ade saat dihubungi Tempo, pada Ahad, 12 Mei 2013.
Saat ini, tengah bergulir kasus dugaan korupsi pengadaan teknologi informasi (IT) di perpustakaan Universitas Indonesia yang dilaporkan oleh guru besar UI pada 2012 lalu. "Masalah di UI adalah semua uang disentralisasi di rektorat," kata Ade. Pemusatan pengelolaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak rektorat dengan tidak bertanggung jawab.
Jumat, 10 Mei lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan surat perintah penyidikan untuk dugaan korupsi dalam proyek pengadaan IT di perpustakaan UI akan keluar pekan depan.
Lebih dari 10 orang sudah dimintai keterangan, termasuk mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011.
ISMI DAMAYANTI
Berita terkait
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut
4 Juli 2020
Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT
26 Oktober 2017
Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR
30 Mei 2017
KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan
30 Maret 2017
Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.
Baca SelengkapnyaKasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan
21 Maret 2017
Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.
Baca SelengkapnyaSerangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK
19 Maret 2017
Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.
Baca SelengkapnyaDirektur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla
13 Maret 2017
Pengusaha Ali Fahmi menawari terdakwa "bermain" proyek di Bakamla. Imbalan memenangkan proyek itu sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.
Baca SelengkapnyaDana Sosialisasi Asian Games Dikorupsi, Ini Kata Puan Maharani
7 Maret 2017
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang termasuk dalam panitia Asian Games 2018 sudah mendengar soal korupsi dana sosialisasi AG.
Baca SelengkapnyaJaksa Sidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 42 M di Sulteng
17 Februari 2017
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meningkatkan status dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 42 miliar di Kabupaten Sigi, ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Emirsyah Satar di Pertemuan Direksi BUMN
25 Januari 2017
Jokowi meminta namanya tidak dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi terutama untuk mendapatkan proyek.
Baca Selengkapnya