Brimob Mabes Polri Ikut Amankan Pilkada Bali

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 12 Mei 2013 06:01 WIB

ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO , Denpasar: Kepolisian Daerah Bali mendapatkan bantuan pengamanan dari Mabes Polri saat Pemilihan Gubernur Bali Rabu 15 Mei 2013. Kapolda Bali Irjen Arif Wachyunadi mengatakan, setidaknya ada 300 anggota Satuan Brimob yang akan turut melakukan penjagaan.

"Nanti akan ada 300 personil dari Mabes yang akan membantu pengamanan Pilgub," kata Arif, Sabtu (11 Mei 2013). Keberadaan mereka nantinya akan membantu menguatakn posisi anggota Polda Bali yang sudah mendapat bagian penjagaan, karena Polda Bali tetap menjalankkan tugas rutin harian.

"Karena kami tetap ada tugas rutin, ada beberapa titik yang kosong dan kami perlu bantuan," kata Arif. Mereka akan ditugaskan berpencar dan mengamankan di titik-titik rawan. Bali mendapat pengamanan yang lebih karena menjadi daerah tujuan wisata dunia, sehingga pesta demokrasi nanti harus berjalan aman.

"Pilgub kita amankan," kata dia. Polda Bali menerjunkan 8.082 angggotanya atau dua pertiga dari seluruh anggota yang ada. Polda Bali akan melakukan pengamanan bersama-sama dengan TNI dan satuan pengamanan masyarakat lainnya. Panglima Kodam IX Udayana, Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya mengatakan anggotanya sudah siap untuk melakukan pengamanan.

"Seluruh batalion akan dikerahkan," kata dia. Seluruh anggota akan siaga untuk melakukan pengamanan dan sudah siap dalam keadaan apapun.

KETUT EFRATA



Terhangat:
Teroris
| Edsus FANS BOLA | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh


Baca Juga:

Reuni Mesra Ahmad Fathanah & Istri Mudanya

PKS Bungkam Soal Kicauan Mahfudz Siddiq

KPK: PKS Jangan Membalikkan Fakta

Fatin Lupa Lirik, Bebi: Ini Bukan Idola Cilik

Ahok: Komnas HAM Tidak Paham Keadilan

Rumah Seharga Rp 5,8 M, Fathanah Masih Nunggak

Ahok: Pemprov Tak Perlu Datang ke Komnas HAM

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya