Menteri Penddikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta (23/4). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Bandung - Warga peserta aksi dan guru di Bandung menyoraki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan pejabat lain untuk mundur dalam aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013 di depan Gedung Sate hari ini.
Peserta aksi dari Komunitas Pendidikan Jawa Barat dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) itu menilai M. Nuh dan pejabat lain gagal membayar tunjangan gaji guru secara utuh hingga kasus ujian nasional.
Koordinator Komunitas Pendidikan Jawa Barat Dwi Subawanto mengatakan, ada enam catatan kegagalan atau rapor merah untuk kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembayaran tunjangan profesi guru selalu tidak utuh tiap tahun, dan puluhan ribu guru bersertifikat tidak mendapat tunjangan. Pelaksanaan uji kompetensi guru juga kacau karena kesalahan server. "Pelaksanaan ujian nasional 2013 amburadul karena tidak serempak di semua provinsi, kekurangan, dan tertukarnya soal," kata Dwi.
Pengunjuk rasa juga mencatat bubarnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional setelah digugat masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, keterlambatan pembayaran beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa miskin, dan perencanaan kurikulum 2013 yang terkesan buru-buru. "Tidak mungkin 2,8 juta guru di Indonesia disiapkan dalam dua bulan untuk pelaksanaan kurikulum baru Juni mendatang," kata Sekretaris FGII Iwan Hermawan di sela aksi.
Peserta aksi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperbaiki sistem pendidikan nasional, mengubah aturan untuk menghapus ujian nasional, dan menangguhkan kurikulum 2013.
Komunitas Pendidikan Jawa Barat menuntut M. Nuh mundur sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Aman Wirakartakusuma. Atau, Presiden SBY memberhentikan mereka segera.
Aksi Hari Pendidikan Nasional di depan Gedung Sate juga digelar sekitar 20-an mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat. Mereka diantaranya menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Perguruan Tinggi, turunkan biaya pendidikan, menolak ujian nasional dan kurikulum 2013.
