Muhammadiyah Adu Visi-Misi Calon Wali Kota Malang

Reporter

Minggu, 7 April 2013 20:56 WIB

TEMPO.CO, Malang-Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang menggelar uji publik kepada para calon Wali Kota dan Wakil Walikota Malang. Uji publik di kantor PDM Malang itu dihadiri ratusan anggota Muhammadiyah yang antusias menyimak paparan visi-misi dan program kerja para calon wali kota. "Forum ini bukan untuk kampanye, tapi untuk lebih mengenal para calon," kata Ketua PDM Malang Ahmad Rif'an, Jumat 7 April 2013.

Keenam pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir dalam uji publik tersebut. Forum itu juga menjadi media silaturahmi warga Muhammadiyah dengan para calon. Menurut Rif’an, uji publik ini merupakan yang pertama dilakukan Muhammadiyah Malang.


Secara bergiliran para calon menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya. Pasangan Mujais-Yunar Mulya mengenalkan Kartu Serasi Berdaya untuk warga Malang. Kartu telah dibagi kepada 60 ribu orang untuk mendapat pelayanan meliputi pinjaman modal tanpa bunga, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, tempat tinggal layak, dan advokasi hukum. "Jadi Wali Kota maupun tidak, warga Malang akan dapat layanan itu," kata Mujais.


Dwi Cahyono-Muhammadi Nuruddin mengkampanyekan secara blak-blakan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Jarwoko menyampaikan kampanye wajib belajar 12 tahun serta pelatihan untuk mendorong warga Malang berwirausaha.

Sementara pasangan Mochammad Anton-Sutiaji menjanjikan program pendidikan yang berkualitas. Pendidikan, katanya, harus seimbang antara sekolah swasta dan negeri. Lantaran selama ini terjadi perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Pasangan Agus Dono Wibawanto dan Arif menjanjikan anggaran Rp 25 juta untuk setiap Rukun Tetangga.


Sedangkan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo menjanjikan perubahan manajemen pendidikan. Ia mengenalkan program sarjana untuk rakyat yang akan berkerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi.


EKO WIDIANTO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya