TEMPO.CO, Cirebon - Gedung DPRD Kota Cirebon kosong. Anggota Dewan dari semua komisi ramai-ramai studi banding keluar kota.

Berdasarkan pantauan hari ini, Rabu 27 Maret 2013, massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berunjuk rasa menolak keberadaan Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa di gedung DPRD Kota Cirebon. Namun tak seorang pun anggota Dewan yang menemui mereka.

Massa hanya ditemui anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga karena semua anggota Dewan, dari komisi A, B, sampai C, tengah melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke daerah lain.

Pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Lili Eliyah, saat dimintai konfirmasi mengakui bahwa ia bersama anggota Komisi A dan B tengah mengunjungi Kalimantan. "Namun gedung Dewan sebenarnya tidak boleh kosong," katanya.

Berdasarkan kesepakatan, kunjungan kerja antara Komisi A dan B dengan Komisi C tidak boleh bersamaan. "Jadi seharusnya anggota Komisi C masih berada di gedung Dewan," katanya.
Namun Lili tidak menampik kemungkinan anggota Komisi C ada keperluan mendesak sehingga harus berangkat ke Jakarta secepatnya.

Ketua Komisi C, Yuliarso, mengaku tengah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. "Kunjungan kami terkait dengan pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kementerian Pendidikan Nasional. Kami ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya," katanya. Yuliarso memastikan kunjungan kerja tersebut hanya berlangsung hingga April.

Anggota Komisi A, Cecep Suhardiman, menjelaskan, kunjungan kerja sudah sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cirebon. "Pelaksanaannya dilakukan bersamaan karena dalam 30 hari ke depan kami harus menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota pada akhir tahun anggaran 2012," katanya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, biaya kunjungan kerja anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Wali Kota 2012 menghabiskan dana sebesar Rp 5 miliar. Sumber dananya berasal dari APBD 2012.

IVANSYAH