Maju Nyalon Gubernur, Kapolda Sumsel Pensiun Dini  

Reporter

Rabu, 27 Maret 2013 15:29 WIB

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Iskandar Hasan. ANTARA/Feny Selly

TEMPO.CO, Palembang - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, memastikan masa dinasnya sebagai polisi tinggal tiga hari lagi. Mantan Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung ini mengajukan pensiun dini kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo karena akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan pada 6 Juni mendatang.

"Saya resmi mundur dari kepolisian mulai 31 Maret ini, sekarang saya sedang menunggu salinan persetujuan dari Presiden," kata Iskandar Hasan, Rabu, 27 Maret 2013, di Markas Polda Sumsel. Menurut dia, secara lisan dia sudah mendapat persetujuan langsung dari Kapolri untuk mundur sebagai personel Polri. Dia meyakinkan salinan tertulis itu akan sampai dalam waktu dekat.

Pencalonan Iskandar Hasan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan disokong oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi. Dia menggandeng Hapisz Tohir, yang merupakan adik kandung Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. "Surat dari pimpinan (berhenti dari dinas kepolisian) merupakan salah satu syarat pencalonan yang masih ditunggu KPUD," kata Iskandar.

Adapun terkait dengan penggantinya, Iskandar Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada Mabes Polri. Namun, menurut Iskandar Hasan, siapa pun yang bakal menggantikan posisinya diharapkan tetap konsen pada persoalan pemberantasan korupsi dan tindak pidana umum lainnya. "Saat ini kami tengah menyidik kasus korupsi, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut," ujar Iskandar sembari memastikan dirinya baru empat bulan berdinas di Sumatera Selatan.

PARLIZA HENDRAWAN

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya