TEMPO.CO, Jakarta - DPR berencana mengunjungi empat negara Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia untuk membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) pada 14 April 2013 mendatang. Dalam lawatan tersebut, dana yang dihabiskan anggota Dewan diduga mencapai Rp 6,5 miliar.
Berikut adalah rincian biaya yang dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Biaya perjalanan ke Inggris menghabiskan Rp 1,9 miliar, termasuk tiket pesawat sebesar US$ 10.980 per orang. Sedangkan ongkos perjalanan ke Belanda menghabiskan dana Rp 1,33 miliar dengan harga tiket per orang US$ 8.126.
Kemudian, biaya ke Prancis mencapai Rp 1,67 miliar dengan harga tiket pesawat per orang US$ 10.724. Adapun ongkos ke Rusia Rp 1,6 miliar dengan tiket US$ 9.537 per orang. Rincian itu dibuat oleh FITRA dengan asumsi anggota Dewan yang berangkat ke masing-masing negara berjumlah 13 orang dengan 2 staf tanpa mengikutsertakan keluarga.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah berdalih kunjungan kerja dilakukan karena Indonesia dinilai perlu belajar dari negara-negara itu agar pelaksanaan KUHAP dan KUHP lebih tepat sasaran dan efektif. "Hasil kunjungan akan disinkronkan dengan penerapan yang sudah ada agar penegakan hukum di dalam negeri lebih baik”.
Lawatan di setiap negara diperkirakan akan diikuti 15 orang yang terdiri atas 10 anggota Komisi ditambah staf sekretariat. Dengan demikian, total ada 60 orang yang berangkat ke Eropa.
SATWIKA MOVEMENTI
Berita Terpopuler:
Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun
Pembocor Data Pajak SBY Sudah Terungkap
Aksi 25 Maret Bukan Kudeta, tapi...
Ahmadinejad Nyaris Tertembak Pengawal Presiden AS
Partai Islam Merapat ke Soetrisno Bachir
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya