Hasil Quick Count Pilkada NTT Ditolak  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 19 Maret 2013 10:27 WIB

Gubenur NTT, Frans Lebu Raya bersama istri. Tempo/Yohanes Seo

TEMPO.CO, Kupang - Hasil penghitungan cepat alias quick count lembaga Losta Institute, yang memenangkan pasangan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya dan Beny Litelnony satu putaran, ditolak pasangan calon lain.

Mereka menilai hasil tersebut tidak valid, yang berpotensi menimbulkan pembohongan terhadap publik. "Jika ada yang mengklaim menang Pilkada NTT, itu bohong," kata ketua pemenangan pasangan calon Gubernur NTT Esthon Foenay-Paul Tallo, Kasintus Proklamasi Ebu Tho, Selasa, 19 Maret 2013.

Menurut dia, proses penghitungan suara Pilkada NTT sedang berlangsung. Jadi data yang masuk masih bersifat sementara. Berdasarkan data di media center Esthon-Paul, justru pasangan calon itu unggul dengan 32,44 persen. "Saya heran, ada yang mengklaim menang satu putaran," katanya.

Hal senada disampaikan calon Gubernur NTT Ibrahim Agustinus Medah, yang menilai hasil quick count yang dikeluarkan Losta Institute tidak benar. "Saya dengar ada yang klaim sudah menang, tapi saya akan mengikuti yang riil saja. Saya akan patuh pada angka riil yang masuk," katanya.

Sedangkan calon gubernur inkumben Frans Lebu Raya justru mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena kembali memilihnya sebagai Gubernur NTT periode 2013-2018. "Saya ucapkan terima kasih masyarakat NTT yang masih mempercayai saya untuk memimpin daerah ini," katanya sambil meneteskan air mata.

YOHANES SEO


Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya