TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkuatirkan Mayjen TNI Sriyanto, yang akan diputus di pengadilan HAM ad hoc di PN Pusat pada Kamis (12/8) besok akan divonis bebas. Hal tersebut diutarakan koordinator Kontras, Usman Hamid, kepada Tempo News Room Rabu (11/8), seusai mengadukan penangkapan aktivis Aceh, ke kantor Komnas HAM, Jakarta. Menurut Usman, prediksi tersebut berdasarkan putusan bebas yang diberikan majelis hakim pengadilan HAM ad hoc kepada terdakwa Mayjen (Purn) Pranowo. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (10/8) tersebut, walau hakim mengakui adanya pemukulan dan penyiksaan terhadap korban, namun dianggap bukan pelanggaran HAM berat dan tidak terbukti merampas kemerdekaan dan kebebasan fisik secara sewenang-wenang."Dari pengalaman Pranowo, bisa saja putusan terhadap Sriyanto tidak sesuai dengan harapan korban," kata Usman. Namun dia masih berharap ada terobosan yang akan dilakukan majelis hakim dalam memutus perkara Mayjen Sriyanto, yang ketika itu menjabat sebagai Kasi 2 Ops Kodim 0502 Jakarta Utara."Saya melihat penyiksaan di rumah tahanan Guntur itu sebagai satu bagian dari seluruh rangkaian tindakan-tindakan kekerasan," kata Usman. Menurutnya, sulit mengharapkan majelis hakim memperhatikan rasa keadilan yang sangat diinginkan korban.Mengenai putusan bebas terhadap Pranowo, Usman mengatakan, hal itu telah diprediksinya. Melihat komposisi saksi yang diperiksa di pengadilan, Usman yakin Pranowo bebas. "Hanya 4 orang saksi korban yang memberikan kesaksian kuat bahwa mereka menerima perlakuan tidak manusiawi dalam tahanan di Pomdam. Yang lainnya, sekitar 24 saksi, justru memberikan keterangan yang tidak menguatkan keterangan yang diberikan 4 orang ini," kata Usman.Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum harus segera mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. "Padahal dengan dakwaannya, jaksa semestinya bisa lebih yakin bahwa alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup untuk mendakwa Pranowo," ujarnya sembari menyesalkan keputusan jaksa yang pikir-pikir terhadap putusan hakim tersebut. Tito Sianipar - Tempo News Room