TEMPO.CO, Medan - Puluhan orang miskin yang bergabung dalam organisasi Forum Orang Miskin (Formikom) Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Senin 11 Februari 2013. Pengunjuk rasa yang sebagian besar pekerja sektor informal itu menolak pemilihan gubernur Sumut sebelum verifikasi daftar penerima raskin (beras untuk rakyat miskin) dituntaskan pemerintah provinsi.
Juru bicara pengunjuk rasa Lipen Simanjuntak menilai, pemilihan gubernur Sumut 7 Maret 2013 hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan menambah beban bagi masyarakat miskin. "Uang untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur Rp 600 miliar. Sementara pemerintah Sumut menunggak Rp 14 miliar kepada badan urusan logistik untuk bantuan beras rakyat miskin," kata Simanjuntak kepada wartawan, Senin 11 Februari 2013.
Dia menemukan daftar masyarakat penerima beras miskin 70 persen merupakan warga etnis Tionghoa di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kota Medan. Selain itu, Kabupaten Batubara dari 151 desa yang sudah enam tahun dimekarkan ini, hanya 100 desa yang mendapatkan bantuan beras miskin beras.
Sedangkan, Calon gubernur Sumatera Utara yang diusung Partai Golkar Chairuman Harahap berkunjung ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Kunjungan Chairuman yang juga anggota DPR Fraksi Golkar itu untuk memberiksan dukungan dalam kegiatan advokasi rakyat.
Chairuman Harahap, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini berdiskusi dengan Direktur LBH Medan Surya Adinata ditemani Wakil Direktur, Chaidir Ritonga, Kepala Divisi Sumber Daya Alam, Syah Rijal Munthe dan Kepala Divisi Advokasi, Hal Asasi Manusis dan Tindak Pidana Korupsi, Ahmad Irwandi Lubis beserta staf pendukung di kantor pembela hukum pro deo itu.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
