PDIP Daftarkan Puspayoga dan Nyoman Sukrawan  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 6 Februari 2013 15:30 WIB

Beberapa petugas KPU menyiapkan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk diditribusikan ke kecamatan di KPUD Denpasar, Bali. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan mendaftarkan AA Ngurah Puspayoga dan Dewan Nyoman Sukrawan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, tepat di hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Rabu, 6 Februari 2013. Pasangan ini akan bersaing dengan pasangan yang diusung oleh koalisi partai, yakni Made Mangku Pastika Ketut Sudikerta.

Anak Agung Puspayoga saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali, sedangkan Dewa Nyoman Sukrawan adalah Ketua DPRD Buleleng. Mereka didampingi para bupati dan wali kota di Bali, antara lain AA Beratha (Gianyar), Putu Agus Suradnyana (Buleleng), Wayan Candra (Klungkung), dan Wali Kota Denpasar AA Rai Mantra.

Ribuan kader PDIP Bali menggiring tokoh yang berasal dari Puri Satria Denpasar itu. Para kader dan warga mulai berkumpul di DPD PDIP sejak pukul 08.00 Wita. Mereka kemudian ikut berjalan kaki ke kantor KPU yang berjarak sekitar 1 kilometer. "Kami tidak mengerahkan massa. Ini spontanitas dari kader yang ingin berpartisipasi," kata juru bicara DPD PDIP Bali, Nyoman Sudiantar.

Menariknya, massa juga membawa aneka kesenian tradisional seperti tari baris, bleganjur, hadrah, regog, dan barongsai. Rombongan tiba di Gedung KPUD Bali sekira pukul 10.00 Wita. Keduanya langsung menuju ruang pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratan dan diterima langsung oleh Ketua KPUD Bali, Ketut Lanang Perbawa Sukawati.

Berkas kemudian akan diverifikasi dan diteliti kebenarannya oleh KPU Bali. Selanjutnya, setelah lolos verifikasi, kedua calon akan bersaing dalam masa kampanye. Pencoblosan dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei mendatang.

ROFIQI HASAN

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya