Demokrat Jatim Belum Sepakat Turunkan Anas  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 5 Februari 2013 15:34 WIB

Ketua umum partai demokrat Anas Urbaningrum (kanan) dan Sekjen partai demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (kiri) menunjukkan nomor 7 saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Bojonegoro - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lamongan meminta Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, untuk tetap di jabatannya. Karena jika tiba-tiba Anas mundur dari posisi Ketua Umum Demokrat, mereka khawatir akan berdampak buruk terhadap partai. “Sebaiknya Mas Anas tetap bertahan,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Lamongan, Deby Kurniawan, kepada Tempo, Selasa, 5 Februari 2013.

Deby mengatakan, jika Anas Urbaningrum yakin tidak terlibat masalah hukum, dia harus mempertahankan sikapnya. Hal itu dilakukan antara lain dengan bertahan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Seharusnya, kasus Anas bisa dibedakan, misalnya, dengan kasus Andi Malarangeng. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. “Maka saya bilang, Mas Anas harus bertahan dahulu,” ujar Deby, yang juga putra dari Bupati Lamongan Fadeli ini.

DPC Demokrat Bojonegoro menunggu sikap Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur dan DPP Demokrat Pusat. “Saya no comment dulu,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Syukur Priyanto. Dia mengatakan, sebelum menentukan sikap, mereka harus berkoordinasi dulu dengan DPW dan DPP.

Sikap yang sama dinyatakan oleh Ketua DPC Demokrat Tuban, Mohammad Anwar. Menurutnya, partai mesti menunggu sikap pemimpin. "Jadi, kalau pemimpin bersikap A, B atau C, maka Demokrat di Tuban mengikutinya," ujarnya.

Sebelumnya, salah seorang kader Demokrat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, meminta Anas mundur untuk memperbaiki citra partai.

SUJATMIKO

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

7 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

10 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

12 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

37 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

37 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

43 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

45 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

46 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

47 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

47 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya