TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch meminta PKS untuk tidak meragukan kredibilitas dan menekan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat wacana konspirasi. Sebab, ICW yakin KPK memberikan perlakuan yang sama kepada semua tersangka dari partai politik mana pun.
"PKS harus lebih obyektif, mendorong proses hukum. Bukan justru kemudian melakukan tekanan terhadap KPK yang kita apresiasi melakukan upaya hukum yang tepat," ujar Dahlan saat ditemui usai dialog politik di Warung Daun Cikini, Sabtu, 2 Februari 2013.
Apalagi, dalam pandangan ICW, KPK diyakini masih obyektif. "Terbukti juga tidak hanya satu partai yang disasar KPK. Partai Demokrat juga dikaitkan lewat pengungkapan kasus Wisma Atlet dan Hambalang," katanya.
Beberapa waktu lalu, sambung Dahlan, kasus pengadaan al-Quran juga dibeberkan oleh KPK. Baru kemudian kasus impor daging yang membut geger publik karena melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan.
"Artinya, dalam konteks pengungkapan kasus oleh KPK, tidak hanya menyasar pada partai tertentu. Tapi coba untuk mengungkap ke konteks partai politik yang lebih luas," katanya menegaskan lagi.
Soal resistensi PKS yang terus-menerus pada kasus impor daging lewat isu konspirasi ini, kata Dahlan, sebenarnya bukan barang baru. "Kalau sudah menyentuh logistic parpol, maka reaksi resistensi yang sangat besar ditunjukkan oleh kelompok elite politik," katanya. Apalagi kalau penyelidikan KPK sudah menyentuh kelompok elite.
Misalnya dalam kasus Badan Anggaran DPR. "Mereka juga adalah fungsionaris utama partai, resistensi juga ditunjukkan oleh mereka," katanya. Dukungan dari partai juga mengalir.
Tapi, kata Dahlan, PKS sebaiknya tak meniru reaksi partai lain. Jika tidak ingin dipertanyakan tentang komitmen pemberantasan korupsinya. "Jangan-jangan standar ganda saja. Agenda korupsi diwacanakan, tapi ketika menyangkut kader, mereka resisten," katanya.
Sebelumnya, isu konspirasi atas kasus yang menimpa tersangka kasus daging impor Luthfi Hasan Ishaaq, yang juga mantan presiden PKS, merebak setelah Anis Matta menduga adanya konspirasi. Tudingan itu jelas disampaikan Anis dalam pidatonya kemarin malam, sesaat setelah dikukuhkan menjadi presiden PKS yang baru.
Luthfi sendiri ditangkap dan ditahan KPK setelah ditemukannya dua alat bukti yang cukup untuk kasus impor daging di Kementerian Pertanian. Selain Luthfi, Menteri Pertanian Suswono disebut-sebut sebagai pihak selanjutnya yang bakal terseret kasus ini.
FEBRIANA FIRDAUS
Berita terkait
Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK
20 Juli 2018
Fayakhun Andriadi, tersangka suap satelit bakamla, mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK.
Baca SelengkapnyaDatang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara
19 Juli 2018
Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.
Baca SelengkapnyaSuap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR
16 Juli 2018
KPK menggeledah ruang Eni Saragih terkait perkara suap PLTU Riau.
Baca SelengkapnyaEksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal
16 Juli 2018
Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau Eni Saragih mengakui menerima uang dari swasta.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR
14 Juli 2018
KPK) menetapkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR, Eni Maulani Saragih.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau
14 Juli 2018
KPK menduga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih bukan satu-satunya pihak yang menerima suap proyek PLTU Riau.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih Tersangka
14 Juli 2018
KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pembangunan PLTU di Riau.
Baca SelengkapnyaSuap Eni Saragih Diduga Terkait Kewenangan Komisi VII DPR
13 Juli 2018
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan anggota DPR Eni Saragih diduga berkaitan dengan kewenangan Komisi VII.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Amin Santono sebagai Tersangka Suap RAPBN-P 2018
22 Mei 2018
KPK memeriksa politikus Demokrat Amin Santono sebagai tersangka kasus suap RAPBN Perubahan 2018.
Baca SelengkapnyaTerima Suap Rp 7 Miliar, Musa Zainuddin Divonis 9 Tahun Penjara
15 November 2017
Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Musa terbukti menerima suap Rp 7 miliar.
Baca Selengkapnya