TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu membantah RUU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Bantahan ini disampaikannya, Senin (26/7), usai menghadiri ulang tahun Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. "Nggak ada dwifungsi-dwifungsi," ujar Ryamizard emosional, saat ditanya potensi kembalinya dwifungsi ABRI seperti yang terdapat dalam RUU TNI. Bagaimanapun, lanjut Ryamizard, apapun yang dibuat TNI termasuk RUU TNI mengacu pada tugas pokok mengamankan negara. "Menjaga supaya utuh dan selamat, kalau itu bisa terlaksana undang-undang itu pasti betul," kata dia, menandaskan. Menurutnya, kalau sebuah undang-undang dibuat sedemikian rupa, apalagi di dalamnya terdapat campur tangan asing, hal itu akan menghancurkan negeri ini. Dia menandaskan, RUU TNI tersebut dibuat karena TNI lebih mengetahui bagaimana melaksanakan tugas dengan baik dibandingkan pihak di luar TNI. “Kalau didalam (TNI) saya harus lebih tahu bagaimana masalah TNI didalam, jadi jangan sampai kita banyak teori-teori melulu," ujarnya sambil bergegas menuju mobil dinasnya. Sunariah - Tempo News Room
Berita terkait
Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI
46 hari lalu
RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.
Baca SelengkapnyaPintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru
50 hari lalu
Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?
Baca SelengkapnyaSetara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI
51 hari lalu
SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.
Baca SelengkapnyaSETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri
51 hari lalu
SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.
Baca SelengkapnyaSederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN
51 hari lalu
Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.
Baca SelengkapnyaReaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN
51 hari lalu
Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.
Baca SelengkapnyaConnie Cerita Pertemuan dengan Panglima Bahas Revisi UU TNI: dari Dwifungsi hingga Anggaran
16 Mei 2023
Pengamat militer Connie Rahakundini menceritakan pertemuannya dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yang membahas beberapa isu krusial termasuk revisi UU TNI
Baca SelengkapnyaRevisi UU TNI, CSIS: Perluasan Jabatan untuk Militer Dinilai Akan Merusak Pemerintahan Sipil
16 Mei 2023
Revisi UU TNI kini menuai polemik karena beberapa usulan perubahan pasal dianggap membangkitkan konsep Dwifungsi ABRI.
Baca SelengkapnyaUsulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk Kejaksaan
10 Mei 2023
Dalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?
Baca SelengkapnyaILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah
16 Oktober 2021
ILUNI UI meminta publik waspada atas wacana menjadikan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah demi menjaga supremasi sipil.
Baca Selengkapnya
