Soenarno: Departemen Kimpraswil Tidak Perlu Dibubarkan

Reporter

Editor

Kamis, 15 Juli 2004 13:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno mengatakan nama departemen yang dipimpinnya tidak perlu diubah. Jika Departemen Kimpraswil akan dibubarkan dikhawatirkan akan mengeluarkan banyak biaya guna mengubah struktur instansi.Selama hampir lima tahun ini, kata Soenarno, pihaknya sudah mentransformasi data dan informasi dari Departemen Pekerjaan Umum ke Kimpraswil. Secara administratif kehilangan sesuatu," katanya di Jakarta, Kamis (15/7). Perubahan yang dialami instansi ini berawal dari nama Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Menteri Negara PU lalu Departemen Kimpraswil.Namun Soenarno meyakini semua keputusan berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saya hanya bisa berharap tapi monggo kerso, ujarnya. Ia mengakui kecewa jika nama departemen Kimpraswil dirubah. Menurutnya politisi selama ini tidak konsisten dalam pembentukan departemen. Perubahan ini menyangkut pekerjaan konstruksi besar dan mempunyai banyak implikasi.Saat ini Departemen Kimpraswil tengah menggarap proyek besar seperti pembangunan jembatan SurabayaMadura (Suramadu), Jembatan Sunda, dan double track. "Jika terjadi pembubaran departemen dikhatirkan proyek itu akan terganggu karena harus melakukan perubahan internal. Nanti lima tahun tidak kerja hanya mengurusi perubahan, kata Soenarno. Agriceli - Tempo News Room

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

9 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

14 jam lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

1 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya