Jago Inkumben Gubernur NTT Yakin Menang Satu Putaran

Reporter

Kamis, 27 Desember 2012 19:54 WIB

Frans Lebu Raya. FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Kupang - Frans Lebu Raya yang merupakan bakal calon inkumben pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 18 Maret 2013 mendatang, mentargetkan menang satu putaran.


Berpasangan dengan Beny Litelnony sebagai bakal calon Wakil Gubernur, Frans optmistis mampu meraih kembali jabatannua untuk memimpin NTT periode 2013-2018.


"Target kami menang satu putaran," kata Frans kepada wartawan usai mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan umum (KPU) NTT, Kamis, 27 Desember 2012. Frans dan Beny yang diusung PDI Perjuangan itu datang bersama ke KPU.


Frans yang saat ini masih menduduki kursi Gubernur NTT mengatakan dalam pemilihan nanti dia dan pasangannya optimistis meraih dukungan 42 persen. Sikap optimistis tersebut karena keduanya mendapatkan sokongan dari empat partai lainnya, yakni PKS, PKB, Hanura, dan PPP.


Duet Frans dan Beny merupakan bakal calon pertama yang mendaftarkan diri ke KPU sejak dibuka Rabu, 26 Desember 2012.


Advertising
Advertising

Pasangan bakal calon lainnya akan menyusul mendaftarkan diri. Jumat besok, 28 Desember 2012, duet Esthon Foenay dan Paul Tallo yang diusung Partai Gerindra dan PDS akan mendatangi KPU NTT.


Pada hari yang sama juga ikut mendaftar kandidat dari jalur independen, yakni pasangan Kristian Rotok dan Paul Liayanto. Sedangkan pasangan Ibrahim Medah dan Melki Laka Lena yang dijagokan Partai Golkar mendaftarkan diri pada Sabtu, 29 Desember 2012.


Masa pendafatran yang dijadwalkan KPU NTT akan berakhir 2 Januari 2013. Tahap berikutnya adalah proses verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan dan berkas yang diajukan semua pasangan bakal calon. Jika memenuhi ketentuan maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon.


YOHANES SEO

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya