TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) menerima 129 laporan pelanggaran administrasi dan pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu, tim kampanye atau masyarakat selama hari pencoblosan 5 Juli lalu. "45 kasus diantaranya adalah kasus pelanggaran pidana," kata Anggota Panwaslu, Marsudi Ridwan di Jakarta, Jumat (9/7). Banyaknya pelanggaran, ini diluar pelanggaran akibat tinta sidik jari pemilu dan kasus pondok pesantren Al Zaytun. Menurut Marsudi, banyak kasus pidana yang dilaporkan itu berupa penggunaan hak pilih orang lain, menghilangkan hak pilih orang, menggunakan kartu pemilih palsu, seorang pemilih mencoblos lebih dari satu TPS, membagi uang atau barang untuk memilih calon tertentu dan mengintimidasi pemilih.Pelanggaran terbanyak terjadi di Sulawesi Selatan: tujuh kasus merupakan pidana, tiga diantaranya dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah, atau anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Contohnya, Anggota KPU Bone dan Ketua KPPS mencabut surat suara yang sudah dicoblos, kemudian menyatakannya batal.Di Papua, terjadi lima kasus tindak pidana, salah satu diantaranya dilakukan Ketua KPPS di Kabupaten Mimika, yaitu pencoblosan 3.200 surat suara untuk calon presiden nomor empat. "Untuk kasus pelanggaran pidana, masih dalam pembuktian untuk diteruskan ke polisi," kata Marsudi.Selain tindak pidana, juga terdapat 84 kasus pelanggaran administrasi pada hari pemungutan suara. Diluar tinta yang mudah luntur, banyak TPS yang tidak lagi melakukan penghitungan ulang menyusul keluarnya surat edaran KPU nomor 1151/15/VII/2004 yang mensahkan coblos tembus. Ada juga TPS yang tidak mengindahkan surat edaran KPU Nomor 1152/15/VII/2004 dan Nomor 1154/15/VII/2004 dengan tidak menghitung ulang surat suara coblos tembus di TPS, dilakukan di PPS atau PPK. "Bahkan, sekarang prosesnya belum selesai semua," kata Marsudi. Pelanggaran administrasi, diantaranya banyak kotak suara berisi surat suara dan perlengkapannya yang tidak terkunci, saksi menggunakan atribut peserta pemilu, blangko berita acara sudah diteken sebelum penghitungan suara dan menghitung surat sebelum waktunya. Di TPS 01 Patrang, Jember, Jawa Timur, TPS 06 Banjarsengon Patrang, Jember, Jawa Timur dan TPS 04 Borang, Kota Ndora, Manggarai, Nusa Tenggara Timur misalnya, yang melakukan penghitungan di luar waktu seperti diatur Undang Undang. "Kami menerima banyak laporan penghitungan dilakukan sebelum waktunya," kata Anggota Panwaslu, Didik Supriyanto. Didik juga membatah pernyataan KPU yang menyebut TPS-TPS di atas sebagai TPS khusus, sehingga tidak ada masalah dengan waktu perhitungan. "Meskipun TPS khusus, tidak diperbolehkan menghitung sebelum waktunya," kata Didik. Purwanto - Tempo News Room