Tim Wiranto-Wahid Jember Tuntut Pemilu Ulang di 11 TPS

Reporter

Editor

Jumat, 9 Juli 2004 16:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jember: Tim Pengendali Wilayah Kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden Wiranto-Salahuddin Wahid Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panwaslu setempat melakukan pemungutan suara ulang di 11 tempat pemungutan suara (TPS). Tim memiliki dugaan kuat telah terjadi manipulasi penghitungan suara yang merugikan sekaligus menguntungkapn pasangan capres-cawapres tertentu. Kesebelas TPS yang dituntut agar segera melakukan proses pemungutan suara ulang itu adalah TPS 03,04,05,06,07,8,09 dan 10 yang terletak di Kelurahan Banjarsengon dan TPS 22 Dusun Bintoro, TPS 08 dan TPS 11 Dusun Slawu di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang-Jember."Selain itu, di TPS-TPS itu ternyata hasil penghitungan suara oleh KPPS sudah selesai atau sudah tuntas dilakukan sebelum pukul 12.00 WIB, padahal saat itu masih ada pemilih yang belum datang ke TPS, dan ada juga yang sudah datang tapi tidak bisa mencoblos karena TPS sudah ditutup," kata Wakil ketua Tim Pengendali Wilayah Kampanye Pilpres-Wapres Wiranto-Wahid Kecamatan Patrang, M.Syamsoen Marsane kepada Tempo News Room, Jumat (9/7) siang. Akibatnya, lanjut Syamsoen, tercatat sedikitnya 22,8 persen pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih mereka karena TPS sudah ditutup dan telah dilakukan proses penghitungan ulang.Tim Wiranto-Wahid itu juga mengaku menemukan --akibat terlambatnya kebijakan Perubahan Keputusan Pengesahan Surat Suara dari KPU Pusat--, banyak petugas KPPS di 2 kelurahan itu yang tidak melakukan proses penghitungan ulang lagi, meskipun ada sebagian TPS yang melakukan penghitungan ulang sebisanya. "Akibat sangat terlambatnya surat edaran itu, kami temukan suara yang seharusnya sah, tapi akhirnya tidak disahkan hingga mencapai 89,28 persen," tegas Syamsoen.Karenanya, pihak Tim Wiranto-Wahid Kecamatan Patrang itu melaporkan sekaligus mengajukan tuntutan pemungutan suara ulang di 11 TPS itu ke kantor Panwaslu dan KPUD Jember, Jumat (9/7) siang tadi.Menanggapi hal itu, pihak Panwaslu Kabupaten Jember segera melakukan rapat pleno. Hingga kini, rapat pleno yang digelar usai salat Jumat tadi itu, belum selesai.Sementara itu, Ketua Pokja Penghitungan Suara KPUD Jember, Mohammad Eksan mengaku segera memanggil petugas PPK, PPS dan KPPS di 2 keluarahan itu untuk mengecek kebenaran laporan Tim Wairanto-Wahid itu. "Kami masih harus mengumpulkan dan meminta keterangan dari semua petugas pemilu yang terlibat untuk meng-cross-check, komplain Tim Wiranto-Wahid itu," katanya.Keterangan itu sangat dibutuhkan, lanjut Eksan, karena laporan Tim Wiranto-Wahid Kecamatan Patrang itu baru dilakukan hari ini, dan itu pun setelah proses penghitungan di 2 Kelurahan itu dinyatakan selesai dengan berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani pihak KPPS serta saksi-saksi dari semua pasangan capres-cawapres, termasuk Tim Wiranto-Wahid itu. "Ini cukup mengherankan kami," tambahnya.Kendati demikian, lanjut Eksan, jika memang laporan itu benar, pihak KPUD Jember siap melakukan pemungutan ulang berdasarkan ketentuan yang mengatur hal itu. "Dalam SK KPU Pusat nomor 37 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres di TPS, Bab IV tentang penghitungan suara dan pemungutan suara ulang, pasal 46 dan pasal 48 telah diatur tentang hal itu," tandasnya. Didalam pasal 48 itu juga disebutkan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS, bisa dilakukan jika disetujui petugas PPK dan persetujuan Panwascam, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh pihak Panitia Pengawasa Pemilu. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room

Berita terkait

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

25 menit lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

15 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya