TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Pembangunan (UNDP) menilai proses demokratisasi di Indonesia sudah cukup baik. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan dari diskriminasi sudah cukup dirasakan rakyat. Namun, badan ini mengingatkan agar penguatan kelembagaan di DPRD dan partai politik menjadi prioritas.
"Riset kami menunjukkan perlu ada penguatan lembaga demokrasi," kata Beate Trankmann, Direktur UNDP untuk Indonesia saat merilis riset berjudul "Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial Sebuah Tantangan di Hotel Borobudur, Rabu, 12 Desember 2012.
Riset UNDP menunjukkan bahwa lembaga DPRD dan partai politik masih dikategorikan buruk. Di tahun 2009, peran DPRD dinilai 38,03 poin. Nilai itu naik 4,86 poin menjadi 42,89 poin di tahun 2010. Sementara peran partai politik dinilai 19,29 poin di tahun 2009 dan naik tipis 4,08 poin menjadi 23,87 poin pada 2010.
Selain kedua hal tersebut, Beate menyambung, Indonesia juga perlu memperbaiki praktek demonstrasi dan protes politik agar benar-benar damai dan tanpa kekerasan. "Perlu ada upaya memastikan protes politik dan demonstrasi berjalan damai," kata dia.
Untuk itu, UNDP bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia 2012.
"Demokrasi adalah sesuatu yang dinamis. Yang penting kita harus berjalan sesuai koridor yang ada, melangkah ke depan," kata Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara itu.
