TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai, di antara tiga lembaga penegak hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung; nama terakhir merupakan lembaga yang paling tertutup soal informasi publik. KPK ada di urutan terakhir.
"Nomor dua Polri karena mereka cukup dekat dengan masyarakat," kata Komisioner KIP, Amirudin, seusai menjadi pembicara di sebuah seminar yang diselenggarakan Kejaksaan Agung dengan tema "Mengoptimalkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Antar-instansi Pemerintah" di Jakarta, Senin, 10 Desember 2012.
Amirudin beralasan, jeleknya keterbukaan informasi di Kejaksaan disebabkan pola pikir pejabatnya dalam mengartikan informasi publik. Menurut dia, pejabat Kejaksaan banyak yang menilai informasi mereka adalah sebuah rahasia negara yang harus ditutupi. "Padahal tidak semua informasi negara itu tertutup," kata dia.
Menanggapi penilaian ini, Kejaksaan berjanji akan memperbaiki diri dengan memperlebar akses informasi publik. Kejaksaan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Korps Adhyaksa adalah lembaga yang akuntabel dan transparan.
"Upaya yang akan kami lakukan dengan mempublikasikan capaian kerja Kejaksaan serta cepat menyampaikan informasi dalam penanganan kasus korupsi dan kasus lain ke media dan masyarakat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, dalam kesempatan yang sama.
Harapan tersebut juga digantungkan oleh pakar komunikasi, Effendi Gazali. Effendi berharap Kejaksaan bisa mengoptimalkan keterbukaan informasi. Paling tidak, kata dia, Kejaksaan harus membagi informasi yang cepat kepada media massa.
"Karena saat ini, jika suatu lembaga menutupi infomasi ke media, maka media bisa mencari sendiri informasi, bahkan lebih cepat," kata Effendi saat memberi paparan dalam seminar ini.
