Dahlan Iskan meninggalkan gedung parlemen sebelum dimulainya rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, karena mendadak dipanggil presiden untuk mengikuti rapat terbatas (3/12). ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menolak berkomentar mengenai putusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat ikhwal oknum pemeras perusahaan pelat merah. "Saya tidak dalam posisi menilai. Saya bukan pihak yang mengadu, tapi diminta BK menyampaikan bahan-bahan," ujarnya seusai menghadiri acara Kelompok Media Peluang.
Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu menyatakan menyerahkan semuanya kepada rakyat karena rakyat yang lebih berhak untuk menilai. "Putusannya seperti apa, menurut saya biarkan rakyat yang menilai," katanya. Ia juga belum memikirkan langkah apa yang akan diambil, seperti misalnya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Lihat perkembangan," katanya.
Seperti diberitakan, BK DPR akhirnya menyelesaikan polemik pemerasan perusahaan BUMN. Dalam keputusannya, Badan Kehormatan menyatakan ada empat anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etika. BK juga meminta pimpinan Dewan agar mengirimkan surat kepada Presiden SBY. Dalam surat tersebut, dia meminta SBY menegur Dahlan agar tidak melontarkan isu yang tidak jelas datanya.
Menanggapi pernyataan itu, Dahlan bergeming. "Terserah DPR. Masak Presiden harus begitu?" katanya ringan.
Cerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam
51 menit lalu
Cerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam
Koordinator BEM SI menyebut, ada sejumlah mahasiwa yang telah berkomunikasi dengan pihak rektorat soal kenaikan UKT, tapi ada pula yang justru tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya.
