TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, yakin laporannya soal kongkalikong anggaran di beberapa kementerian sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatannya. Dia menolak tindakannya itu dinilai menyimpang, seperti yang disampaikan sejumlah politikus.
"Semua tindakan saya sudah sesuai dengan tupoksi. Tupoksi itu jangan hanya dibaca sepotong," kata Dipo dalam rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, di kompleks Parlemen, Senin, 26 November 2012.
Menurut Dipo, selama ini dia sudah menjalankan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan presiden. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, dia sudah berdiskusi langsung dengan Presiden ihwal tugas yang harus dia jalankan sebagai sekretaris kabinet.
Sesuai peraturan presiden, Dipo melanjutkan, tugas sekretaris kabinet adalah menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet. "Tugas saya bila ada menteri, wakil menteri, sekretaris menteri, yang tak menjalankan tugas akan saya tegur," ujarnya. Tugas ini juga disampaikan langsung oleh Presiden pada saat pelantikan Dipo.
Teguran dan tindakan yang dilakukan Dipo bisa berupa teguran langsung melalui pertemuan, telepon, pesan singkat, atau surat elektronik. "Presiden yang menugaskan saya, bukan saudara (Dewan) yang menentukan."
Tindakan Dipo melaporkan praktek kongkalikong penganggaran yang melibatkan orang kementerian dan Dewan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi topik hangat dalam rapat kerja Dipo bersama Komisi Pemerintahan pagi ini. Sejumlah politikus menilai Dipo bertindak di luar tupoksi.
Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Hati Nurani Rakyat, Akbar Faisal, mengatakan laporan yang disampaikan Dipo sudah menyimpang dari tugas dan pokok seorang sekretaris kabinet. Sebagai sekretaris kabinet, Akbar meminta Dipo berfokus pada pembenahan birokrasi di lembaga pemerintahan.
Akbar juga menilai gaya komunikasi Dipo berbeda dengan gaya komunikasi yang dibangun Presiden Yudhoyono. Presiden selama ini membangun komunikasi dengan santun. Menurut Akbar, komunikasi yang dibangun Dipo justru terkesan menyudutkan beberapa menteri.
