Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa, menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan rapat tertutup, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 22-5, 2012. Rapat tersebut mengundang ahli teknologi dan informasi (IT) untuk menindaklanjuti kasus video porno yang diduga mirip anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Perlahan-lahan kelima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dalam suratnya kepada Badan Kehormatan mulai terkuak.
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Prakosa, menyatakan kelima nama ini merupakan bagian dari dua peristiwa di dua BUMN yang disampaikan Dahlan pada Senin, 5 November 2012.
Senin lalu, Dahlan menyampaikan ada dua nama anggota Dewan yang dikaitkan dengan upaya pemerasan terhadap perusahaan negara. Kedua nama yang disebut Dahlan adalah Idris Laena yang diduga tersangkut dengan PT PAL Indonesia dan PT Garam (Persero), serta Sumaryoto yang diduga tersangkut dengan PT Merpati Nusantara Airlines.
Pada Rabu, 7 November, Dahlan menyampaikan keterangan tertulis untuk menambah keterangannya pada Senin lalu. Dalam surat tersebut, Dahlan kembali menyampaikan lima nama yang berhubungan dengan dua peristiwa yang dia ungkap sebelumnya. Seorang anggota Badan Kehormatan memastikan bahwa peristiwa yang disampaikan berkaitan dengan penyertaan modal negara kepada Merpati.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, ada lima inisial yang terkait dengan surat Dahlan Iskan. Kelima inisial itu adalah AQ, LM, ATP, MIEQ, dan IGARW.
Ketua Badan Kehormatan, Muhammad Prakosa, tidak membantah atau membenarkan ketika dikonfirmasi mengenai kelima nama ini. "He..he..he, no comment," kata Prakosa melalui pesan singkat kepada Tempo. Dia mengatakan tidak ingin menambah keruh suasana.
Politikus Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, membenarkan adanya pertemuan informal dengan Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional. Namun, dia membantah jika dalam pertemuan di ruang pimpinan Komisi Keuangan ini ada upaya untuk meminta jatah. "Diskusi biasa, setahu saya tidak ada kode atau upaya pemerasan," kata dia.
