Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan rekaman rapat bailout Bank Century di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Kabinet Dipo Alam yakin pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ihwal adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta "jatah" kepada direksi BUMN bukan ditujukan sebagai pengalihan masalah inefisiensi di PT PLN (Persero) sebesar Rp 37,6 triliun. Dahlan saat itu menjabat Direktur PT PLN.
"Saya percaya (pengakuan Dahlan Iskan) itu bukan pengalihan isu," kata Dipo di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 1 November 2012.
Menurut Dipo, pengakuan tersebut merupakan bentuk sikap Dahlan dalam menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 542 tertanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kementerian, jajaran kabinet, dan pemerintah daerah.
Surat edaran itu berisi arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada praktek kongkalikong terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Jadi saya tidak percaya masalah ini sekadar pengalihan isu," ujar Dipo.
Ia mengatakan, Dahlan bakal mengungkapkan nama oknum yang meminta "jatah" kepada direksi BUMN jika memang diundang secara khusus oleh DPR. Sedangkan ihwal mangkirnya Dahlan dari panggilan DPR terkait inefisiensi PLN, Dipo menganggap Dahlan tidak menghindarinya.
"Saya yakin tipenya Pak Dahlan itu beliau tak mau menghindar. Beliau orang yang lempeng-lempengaja," ucap Dipo.