KPU NTB Pertanyakan Sumbangan Puan Maharani

Reporter

Editor

Kamis, 10 Juni 2004 15:24 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram:Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan kapasitas putri Presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, yang datang di Bima, NTB, dan kemudian membagikan sumbangan berupa uang, semen, dan Al Quran ke sejumlah tempat ibadah dan masyarakat.Puan datang ke Bima mewakili orang tuanya yang berhalangan hadir meresmikan Bendungan Pelaperado di Kabupaten Bima pada Rabu (9/6). "Kita pertanyakan sumbangan tersebut," tegas Zainul Aidi, Divisi Peserta Pemilu KPU NTB, di kantornya, Kamis (10/6) siang. Menurutnya, jika terbukti Puan membagikan sumbangan, hal itu sudah melakukan pelanggaran berat pemilu, yaitu masuk kategori pidana pemilu. Pertanyaan KPU ke tim sukses pasangan Megawati-Hasyim itu disebabkan dalam laporan yang diterima pihak KPU NTB dan Panwaslu NTB kedatangan Puan tidak dijelaskan mewakili siapa. "Tidak ada laporan yang kita terima. Makanya kita katakan rancu," paparnya. KPU NTB sendiri membenarkan jika pada hari Rabu (9/6) itu ada jadwal kampanye untuk pasangan Megawati-Hasyim. "Tapi ingat, izin kampanye berbentuk dialogis dan bukannya rapat umum apalagi ini sampai membagi-bagikan semen, Al Quran, dan sebagainya," tandasnya. Atas kasus ini, Panwaslu NTB harus cepat bereaksi turun ke lapangan. Jika kemudian menemukan bukti-bukti, maka Panwalsu NTB langsung menyerahkan bukti-bukti berkas ke Panwaslu Pusat untuk kemudian diproses.Sementara itu, Ketua Panwaslu NTB Qazuini mengatakan akan melakukan cek di lapangan. Jika terbukti maka akan dilakukan tindakan tegas, yaitu dengan memanggil tim sukses Megawati-Hasyim. "Kita belum bisa menyebutkan itu. Tapi kalau benar ya pelanggaran berat itu," tegasnya.Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB, Rahmat Hidayat, membenarkan putri Megawati itu memberikan sumbangan, namun dilakukan atas nama pribadi keluarga Megawati. "Jadi tidak ada unsur politik," tegasnya. Sujatmiko - Tempo News Room

Berita terkait

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

2 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

4 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

19 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

8 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya