TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjajanto mengatakan KPK akan terus melakukan perekrutan penyidik independen.
Sementara untuk peralihan penyidik Polri menjadi penyidik tetap KPK, pihaknya akan menunggu sampai Peraturan Pemerintah selesai dirumuskan. "Perekrutan penyidik independen KPK akan jalan terus karena itu tidak menjadi masalah," katanya dalam konferensi pers di kantor KPK, Senin 8 Oktober 2012.
Pernyataan Bambang ini merupakan respon terhadap pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus Simulator SIM kepada KPK. Selain menyerahkan kasus ini kepada KPK, Presiden juga menilai langkah hukum yang diambil Polri terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, tidak tepat.
SBY juga menegaskan setiap penyidik KPK memiliki masa tugas selama 4 tahun dan bisa diperpanjang atau pun menetap di lembaga itu. Soal peralihan status penyidik ini, SBY berjanji akan segera mengaturnya dalam Peraturan pemerintah. Dia juga meminta Kapolri dan KPK memperbaharui perjanjian kesepahaman diantara mereka. Hal ini, menurut dia, perlu dilakukan agar kejadian konflik KPK-Polri seperti ini tak lagi terjadi.
Bambang mengatakan, soal peralihan penyidik Polri menjadi penyidik KPK sendiri sampai saat ini tidak ada masalah. Menurut dia, peraturan pemerintah yang ada saat ini sebenarnya tidak ada yang menghalangi langkah ini.
Selain merujuk pada pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KPK, menurut Bambang, KPK juga merujuk pada pasal 3, 5, 7, Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005, pasal 7 PP Nomor 1 Tahun 2003 serta PP nomor 5 thn 2003. "Disitu dijelaskan bahwa pengalihan pada prinsipnya sesoerang punya hak beralih status," ujarnya.
Namun, KPK mengapresiasi langkah presiden yang menyatakan akan mempertegas aturan soal ini dalam peraturan pemerintah. "Aturan lebih lanjutnya akan diatur dalam pemerintah. Sebenarnya apa yang dilakukan KPK saat ini sudah menjadi bagian yang jadi putusan," katanya.
