Banda Aceh - Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan kesiapannya untuk kembali ke meja perundingan guna mencari jalan damai bagi penyelesaian konflik Aceh. GAM berharap komunitas internasional terutama Persatuan Bangsa Bangsa mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Pernyataan itu tertuang dalam keterangan pers GAM yangditandatangi Malik Mahmud yang di kalangan GAM dikenalsebagai perdana menteri. Pernyataan pers tertanggal 16Mei itu dikeluarkan di Swedia, tempat pimpinan GAMbermukim. Malik Mahmud mengatakan, selama penerapan daruratmiliter di Aceh telah terjadi berbagai pelanggaran hakasasi manusia seperti penculikan, pembunuhan danpemerkosaan. Ia menilai penyelesaian Aceh dengancara-cara militer tak akan menyelesaikan masalah.?Awalnya kami berpikir kembalinya pemerintahan sipilakan berdialog dengan kami untuk menemukan solusidamai,? tulis Malik. Namun, kata Malik, sejauh ini pihaknya melihatpemerintah Indonesia baik sipil maupun militer takpunya keinginan untuk berdialog dengan GAM.?Melanjutkan konflik di Aceh sangat penting bagi elitpolitik di Jakarta untuk menutupi kegagalan merekadalam berbagai sektor,? ujarnya. Menurut Malik, keputusan pemerintah memberlakukandarurat sipil di Aceh dengan tetap memberi kewenangan besar bagi militer merupakan upaya untukmenutupi berbagai bentuk pelanggaran HAM di propinsiitu. Selain itu, keputusan untuk tetap mengirim dantidak ditariknya tentara yang telah dikirim kesanadinilai sebagai sikap perang (act of war). Karenanya, kata dia, pihak GAM juga akan mengambillangkah-langkah yang dianggap sesuai untukmenghadapinya. (yuswardi a. suud tempo news room)