TEMPO Interaktif, Cianjur:Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Zaini Dahlan, dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam lanjutan persidangan kasus penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur tahun 2002 yang digelar di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (13/5). Selain itu, dalam sidang yang sama, dua terdakwa lain, yakni Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Nany Anggraeni Subli, dan Kepala Sub Bagian Keuangan DPRD Kabupaten Cianjur, Tinoy Kustini, dituntut masing-masing 3 tahun penjara.Selain tuntutan penjara, Deden harus membayar denda sebesar Rp 250 juta atau kurungan 4 bulan. Sementara dua terdakwa lain harus membayar denda masing-masing sebesar Rp 100 juta atau kurungan 3 bulan. Di samping itu, ketiga terdakwa juga harus mengembalikan uang negara sebesar Rp 3.019.222.000. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum, Hasan Nurodin Achmad, menyebutkan, ketiga terdakwa secara sah melanggar pasal 2 junto pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang korupsi. Mereka secara sah telah melanggar tuntutan primer soal korupsi, ujar Hasan.Sidang kasus penyelewengan dana APBD 2002 ini cukup menyita perhatian. Pasalnya, selain melibatkan Ketua DPRD, uang negara yang diselewengkan dipergunakan untuk mengongkosi 15 anggota DPRD menunaikan ibadah haji, sehingga kasus ini lebih dikenal dengan istilah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Gate. Deden Abdul Aziz Tempo News Room
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
16 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
32 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya
