TEMPO.CO , Semarang: Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo menyatakan siap maju lagi dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2013 jika masih diinginkan masyarakat Jawa Tengah. "Tapi kalau tidak (diinginkan rakyat) ya pulang ke kampung angon bebek. Wong bebek di rumah enggak ada yang mengurusi," kata Bibit Waluyo saat berpidato dalam upacara menyambut Ramadan di Halaman Gedung Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 19 Juli 2012.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan pegawai dan jajarannya yang mengikuti upacara menyambut Ramadan. Bibit memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan pemberitaan mengenai calon gubernur Jawa Tengah akan terus bergulir dan beredar.
Bibit berpesan kepada aparat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tak terpengaruh atas berita dan polemik soal pemilihan gubernur Jawa Tengah. "Adanya berita itu jangan pengaruhi kinerja. Yang penting kerja wae," kata dia.
Bibit menyatakan maju atau tidak dalam kompetisi pemilihan gubernur Jawa Tengah merupakan urusannya. "Itu urusan saya, jangan terpengaruh," katanya.
Bibit mengatakan dia tak akan ambil pusing dalam masalah pemilihan gubernur Jawa Tengah. "Ngapain pusing amat. Saya enggak mau pusing," kata Bibit.
Bibit mengklaim dia belum berpikir masalah pemilihan gubernur Jawa Tengah yang rencananya digelar pada 26 Mei 2012. Bibit lebih berkonsentrasi untuk bekerja demi kemakmuran rakyat Jawa Tengah yang jumlahnya sudah mencapai 33 juta jiwa.
Bibit merupakan incumbent yang sebelumnya diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2008, bekas Pangkostrad itu diusung bersama Rustriningsih.
Hingga kini, PDIP belum menentukan sikap siapa yang diusung dalam pemilihan gubernur 2013. Wakil Ketua PDIP Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih menyatakan partainya belum melakukan proses tahapan penjaringan calon gubernur. Namun, Nuniek menyatakan kalau Bibit Waluyo ingin diusung lagi oleh PDIP maka dipersilakan mendaftarkan diri ke PDIP. "Tapi keputusan terakhir siapa yang diusung PDIP ya ada di tangan pengurus pusat PDIP," kata Nuniek.
Partai Golkar Jawa Tengah tertarik mengusung Bibit Waluyo. Keinginan itu berdasarkan pada keputusan rapat kerja daerah Partai Golkar Jawa Tengah. Namun, keputusan itu ternyata belum final.
Belakangan Ketua Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono justru menyatakan peluang Golkar mengusung Bibit masih tipis. Sebab, salah satu syarat bagi incumbent diusung Golkar harus memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) di atas 50 persen. Sedangkan Bibit Waluyo baru memiliki elektabilitas 17 persen berdasarkan pada survey Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia (LPSI).
ROFIUDDIN
Berita lain:
Sejoli Pegawai Negeri Ketahuan Mesum di Toilet
Angelina Sondakh Menikah di Rutan KPK?
Pengurus Golkar Tak Kompak Soal Pemecatan Kalla
Akbar: Pemecatan Kalla Bisa Blunder
Hati-hati Gunakan Kata ''Butuh'' di Malaysia
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya