Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberikan keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (4/7). Anas Urbaningrum dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan kasus korupsi pembangunan kompleks atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan nilai proyek Rp 2,5 triliun. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Dua kali memeriksa Anas Urbaningrum, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memutuskan nasib Ketua Umum Partai Demokrat itu pekan depan. Komisi antikorupsi memeriksa Anas pada 27 Juni 2012 dan hari ini, Rabu, 4 Juli 2012.
"Pekan depan akan kembali dilakukan gelar perkara. Apakah sudah diputuskan layak naik ke tahap penyelidikan atau masih perlu pendalaman?" kata juru bicara KPK, Johan Budi SP.
Johan mengatakan, pemeriksaan Anas tersebut untuk mencari dua alat bukti yang cukup terkait dengan pengusutan pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Sampai sekarang kami belum menemukan dua alat bukti yang cukup," kata Johan. Namun perkembangan pemeriksaan selama sepekan ini, Johan berujar penyidik akan menyampaikan dalam gelar perkara pekan depan.
Komisi antirasuah memeriksa Anas selama tujuh jam. Anas usai pemeriksaan mengatakan sudah menjelaskan semuanya kepada penyidik. Dia berujar, salah satu pertanyaan penyidik adalah mengenai adanya pertemuan antara dia dengan pihak PT Adhi Karya. Anas menampik pertemuan tersebut. "Saya tidak pernah bertemu," kata Anas.
Pekan lalu, Anas mengaku penyidik mencecarnya berbagai pertanyaan seputar proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang seluas 32 hektare. "Saya ditanyakan soal apakah betul saya memerintahkan pak (Ignatius) Mulyono untuk mengurus sertifikat? Saya jawab, saya tidak pernah memerintahkan untuk mengurus sertifikat," kata Anas.
Ignatius pernah mengatakan diminta oleh Anas mengurus sertifikat tanah Hambalang. Akhirnya anggota Komisi II DPR ini yang menerima Surat Keputusan Hak Pakai Lahan Hambalang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Januari 2010. Dalam surat pengantar BPN tertulis bahwa surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Namun Ignatius yang menerimanya.
Ignatius mengatakan penyerahan surat tanah Hambalang kepadanya merupakan inisiatif dari Sekretaris Utama BPN Managam Manurung. "Pak Sestama bilang ke saya saja karena Komisi II, kan, rekannya BPN dan saya yang sempat menanyakan soal itu," kata dia, 20 Mei lalu.
Adapun Anas membantah hal tersebut. Bahkan dia berujar, tidak mengetahui mengenai proyek Hambalang.
Di samping Anas, hari ini, KPK juga memeriksa beberapa orang dalam penyelidikan Hambalang. Mereka adalah supir Anas bernama Ruyadi, serta dua pegawai PT Adhi Karya, Sutrisno dan Heny.
Pemeriksaan terhadap Ruyadi masih berlangsung sampai malam ini pukul 19.00 WIB. "Dia diperiksa karena keterangannya dibutuhkan oleh penyelidik," kata Johan.
Tercatat sudah 70 orang dimintai keterangan dalam pengusutan proyek berbiaya Rp 1,2 triliun tersebut. Bahkan ada yang berkali-kali diperiksa. "Dalam pekan ini, masih akan diperiksa beberapa orang lagi, ada di antaranya yang sudah pernah dimintai keterangan," kata Johan.
Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
14 jam lalu
Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024
