TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pendidikan dan Olahraga DPR RI menyiapkan dua opsi berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pembangunan proyek Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dua opsi ini disiapkan karena adanya masalah hukum dalam proyek tersebut.
\"Ada anggaran (untuk proyek Hambalang) sebesar Rp 570 miliar yang saat ini dibintangi. Akan diapakan uang ini?\" kata anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga, Reni Marlinawati, kepada Tempo usai rapat internal komisi soal pembangunan proyek Hambalang di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 3 Juli 2012.
Menurut Reni, opsi pertama yang dibahas dalam rapat internal adalah tetap memberikan bintang terhadap anggaran tersebut. \"Dan uangnya dikembalikan kepada negara sampai proses hukum proyek Hambalang selesai,\" ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.
Opsi kedua, menutup proyek Hambalang yang saat ini bermasalah kemudian dilakukan tender ulang. Sebabnya, proyek Hambalang sudah mengeluarkan dana yang banyak tapi proses pembangunannya justru bermasalah. \"Jadi ditutup semua dan dimulai lagi dari awal,\" ucap Reni.
Ia mengatakan dua opsi tersebut didasarkan pada dua pernyataan. Pertama, pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa proses pengurusan pembangunan proyek Hambalang ditengarai adanya unsur korupsi. Kedua, pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas proses pembangunan proyek tersebut.
\"Ada pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan, walaupun itu non-formal, bahwa terjadi penyelewengan dan penyimpangan (dalam pembangunan proyek Hambalang),\" kata Reni.
Menurut Reni, komisinya akan segera mengambil sikap ihwal dua opsi terkait dengan anggaran sebesar Rp 570 miliar untuk proyek Hambalang. Komisi Pendidikan dan Olahraga rencananya akan memanggil berbagai pihak untuk mendengar rekomendasi mereka soal anggaran tersebut.
\"Kami akan mengundang Dirjen Cipta Karya serta bagian perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan Hambalang ini,\" ujar Reni. \"Kami ingin memperoleh informasi dulu secara komprehensif dan utuh. Baru nanti kami ambil sikap.\" Menurutnya, pemanggilan tersebut akan dilakukan mulai Rabu, 4 Juli besok. \"Mudah-mudahan cepat selesai.\"
Pembangunan proyek Hambalang diduga sarat unsur korupsi yang melibatkan pejabat negara, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Selain itu, nama Ketua Umum Partai Demokrat juga kerap disebut terlibat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelisik dugaan itu.
Menurut bekas Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, PT Adhi Karya sebagai kontraktor proyek menggelontorkan duit Rp 100 miliar. Sebanyak Rp 50 miliar mengalir ke kongres Demokrat di Bandung pada 2010 lalu untuk memenangkan Anas sebagai ketua umum.
PRIHANDOKO
Berita lain:
Liku-liku Kasus Hambalang
Anas Diminta Datang Kembali ke KPK
KPK: Sekali Ekspose, Hambalang Naik Penyidikan
Ikut Temani Anas, Demokrat Bantah Intervensi Pemeriksaan
Anas Berkelit Soal Hadiah Mobil
