Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) didampingi Sekjen Kemenag Bahrul Hayat (kanan) memberikan penjelasan kepada wartawan terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Di Gedung Kementrian Agama, Jakarta, (22/6). ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar membenarkan adanya proyek pengadaan Al-Quran saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama pada 2010 lalu. "Saya membidangi Dirjen Bimas Islam yang memang pada waktu itu ada (proyek) pengadaan Al-Quran," kata dia di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat, 22 Juni 2012.
Dalam proyek itu, menurut Nazaruddin, posisi dia adalah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), yaitu eselon satu yang mendelegasikan wewenang kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di tingkat eselon dua. PPK kemudian juga memberikan kewenangan kepada panitia pengadaan yang berada di tingkat eselon tiga. "Pertanggungjawaban secara langsung ke hal sangat teknis seperti pengadaan itu ada di panitia pengadaan," ujarnya.
Saat itu, Nazaruddin menyatakan, tak ada masalah dalam proyek tersebut. Sebab Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan masalah dalam proyek ini. "Sekarang baru muncul (masalahnya) setelah saya jadi wakil menteri," ucap dia.
Meski begitu, dia akan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atas temuan terjadinya korupsi dalam proyek pengadaan Al-Quran. "Siapa pun yang terlibat, kalau memang ada anak buah kami, saya persilakan," kata Nazaruddin. "Saya juga akan kooperatif seandainya diminta untuk memberikan tanggapan."
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membenarkan lembaganya saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama. "Tak lama lagi akan naik ke penyidikan," kata Abraham di sela rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Hukum di kompleks parlemen, Senayan, Rabu lalu, 20 Juni 2012.
Abraham mengungkapkan, pengadaan Al-Quran itu terjadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. KPK sudah melakukan satu kali ekspose untuk kasus ini. Ia mengaku lupa detail nilai kerugian negara dan siapa yang melaporkan perkara ini. Namun KPK memastikan sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi tersebut.
