TEMPO Interaktif, Jakarta: Mayor Jenderal (purn) Rudolf Adolf Butar-butar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran HAM berat saat peristiwa Tanjung Priok, 12 Septermber 1984 terjadi. Dalam persidangan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/3), jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0502 Jakarta Utara itu dihukum sepuluh tahun penjara. "Terdakwa terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap anak buahnya yang mengakibatkan jatuhnya korban dalam peristiwa Tanjung Priok. Sebagai atasan, ia tidak menghentikan penembakan terhadap massa yang dilakukan regu III pasukan Arhanudse-6. Padahal, terdakwa mendengarkan bunyi tembakan lewat handy talkie," kata jaksa Muhammad Yusuf. Rudolf juga dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan terhadap para tahanan yang ditangkap akibat peristiwa itu.Tapi, jaksa menilai terdakwa tidak terbukti melakukan perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik secara sewenang-wewenang, seperti tercantum dalam dakwaan ketiganya.Karena merasa tidak pernah melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan kepadanya, Rudolf merasa kecewa terhadap tuntutan yang diajukan jaksa. "Saya sendiri tidak pernah memukul. Saya belum pernah memerintahkan, melihat dan apalagi memukul sendiri," kata Rudolf. Tuntutan jaksa itu, menurut kuasa hukum terdakwa, Burhan Dahlan, bahkan tidak didukung fakta-fakta dalam persidangan. "Tuntutan itu ilusioner, tidak ada fakta mengatakan, senjata api yang dipakai regu III Arhanduse-6 diarahkan langsung kepada massa," kata Burhan.Kasus pelanggaran HAM ini sendiri dinilai terjadi ketika sekitar tiga ribu pengunjuk-rasa menuntut pembebasan empat rekan mereka yang ditahan Kodim pada 12 September 1984. Hingga kemudian, massa pimpinan almarhum Amir Biki itu bentrok dengan regu III Arhanudse-6 yang membawa senjata SKS lengkap dengan bayonet dan peluru tajam, di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara. Sebanyak 23 orang tewas dan sedikitnya 30 orang luka-luka akibat bentrokan itu. Rencananya, kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok yang dipimpin Cicut Sutiaso SH ini akan kembali disidangkan pekan depan untuk mendengarkan pembelaan terdakwa. Edy Can - Tempo News Room