TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 100 orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Turunkan Bagul melakukan aksi unjuk rasa di Bunderan Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Sabtu (27/3). Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB menuntut Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Anton Bagul dicopot dari jabatannya dan diseret ke pengadilan HAM.Koordinator aksi unjuk rasa ini, Roman N. Ledong, mengatakan Anton Bagul harus dicopot dari jabatannya terkait dengan kebijakan pembabatan tanaman kopi milik petani Manggarai. "Ini kebijakan paling buruk selama ini. Jika tidak dicopot maka dampaknya akan lebih buruk lagi. Dari segi budaya dia tidak lagi sebagai orang Manggarai," tegas Roman.Aksi ini berawal ketika Bupati Manggarai mengeluarkan kebijakan untuk mengusir dan membabat laham kopi, cengkeh, vanila milik rakyat dengan dalih untuk reboisasi. Kebijakan yang dilaksanakan sejak Oktober 2003 ternyata mendapat penolakan dari masyarakat. "Padahal masyarakat sudah menanam kopi sejak 30 tahun yang lalu," kata pemuda asal Manggarai ini. Buntutnya, sebanyak enam petani tewas, 28 orang dalam kondisi kritis serta puluhannya luka-luka dalam peristiwa bentrokan antara polisi dengan petani 10 Maret lalu. Atas peristiwa penembakan yang dilakukan polisi tersebut dan tindak kekerasan ini, mereka meminta Anton Bagul harus bertanggung jawab. "Tetapi dia tidak merasa bertanggung jawab dengan mengatakan petani menyerang polisi terlebih dahulu," katanya.Dalam aksi unjuk rasa ini, massa membawa spanduk dan berbagai poster yang isinya menuntut agar Bupati Manggarai-NTT mundur dari jabatannya. "Stop perampasan hak asasi petani, tolak pembantaian petani, seret Bagul ke pengadilan," demikian bunyi spanduk yang mereka bawa. Selain itu aksi massa yang terdiri dari berbagai elemen seperti Forum Masyarakat Manggarai Jakarta, Forum Florette Flores, Kontras, Walhi, dan sebagainya membawa poster yang isinya berbunyi, "Kopi Adalah Nafas Petani", "DPRD Pecat Bagul Segera", "Mendagri Jangan Pelihara Bupati Bagul". Sebagian massa juga terlihat mengenakan kain songket, selendang dan peci khas Manggarai.Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai dengan happening art dan upacara adat berupa penyembelihan ayam hitam sebagai simbol pelepasan kejahatan yang dilakukan pemerintah daerah sekarang. Upacara adat ini dipimpin seorang tua golo(ketua adat). Sebelum menyembelih hewan tersebut, ia menyerukan agar masyarakat bersatu memberantas kejahatan dan mengutuk pelaku kejahatan. Edy Can - Tempo News Room
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
10 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
13 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
54 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaCerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaRakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Baca SelengkapnyaHari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
Baca Selengkapnya
