Kampanye PPP di Yogya Diwarnai Kekerasan

Reporter

Editor

Jumat, 12 Maret 2004 21:31 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kampanye hari kedua (12/3) di Yogyakarta diwarnai aksi kekerasan. Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang arak-arakkan sepeda motor keliling kota, ada yang membawa senjata tajam bahkan membacok seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan berpapasan. Gatot (30), warga Kauman Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban karena mengalami luka parah setelah dibacok di lengan dan tangan kirinya oleh simpatisan PPP.Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB di depan Hotel Syailendra, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Ketika itu Gatot berboncengan dengan temannya Euis dari arah utara di Jalan Taman Siswa. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan iring-iringan massa PPP sedang konvoi di jalan tersebut.Menurut Euis, Gatot sebenarnya sudah menepi hingga turun dari jalan aspal. Namun beberapa orang dari massa PPP berusaha menghampiri Gatot bahkan kemudian membacokkan clurit ke arah Gatot. Meski sempat berteriak, massa PPP yang melihat kejadian itu membiarkan saja.Saya hanya bisa menjerit dan begitu iring-iringan mereka pergi, kami langsung melapor ke polisi dan segera membawa ke Gatot ke RSUD Wirosaban, kata Euis.Petugas dari Polsek Mergansan menyatakan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi pelaku pembacokan. Nomor polisi massa PPP yang menganiaya Gatot sudah berhasil dicatat. Kasus ini jelas akan kita tindak lanjuti, tegas Kapolsek Mergangsan Ajun Komisaris Munggaran.Sementara itu, sejumlah partai politik di Kota Yogyakarta mengajukan protes ke Panwaslu karena masyarakat di beberapa tempat di Yogyakarta menolak daerahnya dipasangi umbul-umbul dan bendera parpol. Di daerah-daerah seperti Ngampilan, Serangan, dan Nggayam, masyarakat setempat sepakat menolak daerahnya dijadikan ajang kampanye dan dipasangi bendera parpol.Memang PDIP, PKS, PBB, dan PAN sempat mengadu ke Panwaslu karena mereka dilarang memasang bendera di daerah-daerah itu. Warga memang menolak karena mereka merasa trauma dengan Pemilu 1999 lalu. Pada pemilu kemarin, di beberapa tempat sempat terjadi kerusuhan dan warga menjadi trauma dengan persitiwa itu sehingga sepakat melarang daerahnya dijadikan ajang kampanye, kata Ketua Panwaslu Yogyakarta, Teguh Basuki, kepada Tempo News Room.Pantauan di lapangan, di sejumlah tempat tersebut memang bersih dari bendera, umbul-umbul, bahkan stiker parpol. Di beberapa tempat bahkan terpasang spanduk yang berbunyi, "Kesepakatan warga Serangan, di wilayah kami bebas dari atribut parpol". Di RW 1 Serangan, misalnya, spanduk itu dipasang di pinggir jalan dengan tulisan yang cukup besar berukuran 1 x 5 meter persegi.Selain itu, Panwaslu Yogyakarta juga mendapat laporan dari DPD PAN Yogyakarta. Pasalnya, 55 buah bendera PAN yang dipasang di Jalan Ireda, Kecamatan Mergansan, hilang dicuri orang. Bahkan beberapa tiangnya sengaja dirobohkan. Kita sudah periksa ke sana, tapi yang hilang tidak lebih dari 15 buah. Namun demikian, kasus ini akan kita tindak lanjuti, kata Teguh. Syaiful Amin - Tempo News Room

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya