TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk memberikan klarifikasi soal tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 9 Mei lalu. Rapat tersebut direncanakan untuk mengevaluasi sistem lalu lintas udara nasional.
"Kami akan minta penjelasan mengenai kondisi lalu lintas udara secara keseluruhan," ujar Wakil Ketua Komisi Perhubungan, Muhidin Muhammad Said, Kamis, 24 Mei 2012.
Menurut Muhidin, selain memanggil Menteri Perhubungan, Komisi juga akan meminta keterangan dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi dan Badan SAR Nasional. "Kami ingin mendapatkan informasi detail mengenai jatuhnya pesawat nahas itu," ujar Said.
Pesawat komersial buatan Rusia itu jatuh saat melakukan joy flight Halim Perdanakusuma-Pelabuhan Ratu. Pada penerbangan itu pesawat mengangkut 45 penumpang yang terdiri dari perwakilan perusahaan rekanan, beberapa pejabat perusahaan penerbang Tanah Air, jurnalis, dan kru pesawat. Semua penumpang tewas dalam kecelakaan itu.
Menurut Said, dalam pertemuan nanti DPR juga akan meminta hasil pantauan langsung dari Menteri Perhubungan, Badan SAR Nasional, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi korban dan pesawat. Komisi juga meminta pemerintah terus mengawal pemberian asuransi untuk keluarga korban.
Tak hanya itu, Dewan juga akan meminta konfirmasi pada air traffic control (ATC) tentang dugaan buruknya komunikasi petugas ATC dan pilot Sukhoi nahas itu. "Ini akan jadi pengalaman bagi penerbangan Tanah Air agar tidak terulang lagi di masa mendatang."
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
18 menit lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaAliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT
24 menit lalu
Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.
Baca SelengkapnyaCerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam
1 jam lalu
Koordinator BEM SI menyebut, ada sejumlah mahasiwa yang telah berkomunikasi dengan pihak rektorat soal kenaikan UKT, tapi ada pula yang justru tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik
5 jam lalu
Revisi UU yang saat ini berlangsung di DPR disebut bukan untuk penguatan hukum.
Baca SelengkapnyaPSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
6 jam lalu
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca SelengkapnyaKomunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain
8 jam lalu
Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu
11 jam lalu
ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri
18 jam lalu
Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya
22 jam lalu
Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.
Baca SelengkapnyaMardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg
23 jam lalu
Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.
Baca Selengkapnya