DPR Panggil Menteri Perhubungan Terkait Sukhoi  

Reporter

Editor

Kamis, 24 Mei 2012 11:36 WIB

Sukhoi Superjet-100 di Bandara Halim Perdanakusumah. fotografersha.livejournal.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk memberikan klarifikasi soal tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 9 Mei lalu. Rapat tersebut direncanakan untuk mengevaluasi sistem lalu lintas udara nasional.

"Kami akan minta penjelasan mengenai kondisi lalu lintas udara secara keseluruhan," ujar Wakil Ketua Komisi Perhubungan, Muhidin Muhammad Said, Kamis, 24 Mei 2012.

Menurut Muhidin, selain memanggil Menteri Perhubungan, Komisi juga akan meminta keterangan dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi dan Badan SAR Nasional. "Kami ingin mendapatkan informasi detail mengenai jatuhnya pesawat nahas itu," ujar Said.

Pesawat komersial buatan Rusia itu jatuh saat melakukan joy flight Halim Perdanakusuma-Pelabuhan Ratu. Pada penerbangan itu pesawat mengangkut 45 penumpang yang terdiri dari perwakilan perusahaan rekanan, beberapa pejabat perusahaan penerbang Tanah Air, jurnalis, dan kru pesawat. Semua penumpang tewas dalam kecelakaan itu.

Menurut Said, dalam pertemuan nanti DPR juga akan meminta hasil pantauan langsung dari Menteri Perhubungan, Badan SAR Nasional, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi korban dan pesawat. Komisi juga meminta pemerintah terus mengawal pemberian asuransi untuk keluarga korban.

Tak hanya itu, Dewan juga akan meminta konfirmasi pada air traffic control (ATC) tentang dugaan buruknya komunikasi petugas ATC dan pilot Sukhoi nahas itu. "Ini akan jadi pengalaman bagi penerbangan Tanah Air agar tidak terulang lagi di masa mendatang."

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

18 menit lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

24 menit lalu

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.

Baca Selengkapnya

Cerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam

1 jam lalu

Cerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam

Koordinator BEM SI menyebut, ada sejumlah mahasiwa yang telah berkomunikasi dengan pihak rektorat soal kenaikan UKT, tapi ada pula yang justru tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

5 jam lalu

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

Revisi UU yang saat ini berlangsung di DPR disebut bukan untuk penguatan hukum.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

6 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

8 jam lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

11 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

18 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

22 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

23 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya