TEMPO.CO, Wassenaar - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda mengkritik studi banding ke luar negeri yang menjadi tradisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal mereka bisa menggunakan teknologi telewicara video untuk belajar dan bertatap muka dengan narasumber di beragam negara.
"Selama ini, kami banyak melakukan wawancara dan riset dengan bantuan teleconference, seharusnya DPR juga bisa menggunakannya," ujar Sekretaris Jenderal PPI Belanda Reonaldus Paembonan di Wassenaar, Rabu, 23 Mei 2012 malam. Ia menyampaikannya kepada delegasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) dalam dialog di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Retno L.P. Marsudi.
Dengan begitu, waktu, tenaga, dan biaya tak terbuang banyak untuk belajar. Selain itu, anggota BAKN pun tidak perlu bolos sidang DPR di Senayan. Meski kunjungan BAKN sepenuhnya diongkosi lembaga donor Amerika Serikat, USAID, DPR kini telah memasuki masa sidang. Artinya, kunjungan enam hari ke Inggris dan Belanda membuat anggota delegasi harus absen dari sidang di komisi parlemen masing-masing.
"Nilai pertemuan langsung dengan teleconference itu beda, jadi kami tetap harus bertemu langsung," ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjoso. Lagi pula, kata politikus Partai Gerindra itu, infrastruktur DPR juga belum memadai untuk melangsungkan telewicara.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengamini pendapat tersebut. Untuk menjalin hubungan dengan orang yang tak dikenal sebelumnya, tak ada yang mengalahkan keampuhan pertemuan langsung.
"Selain itu, ada hal-hal yang enggak didesain untuk diskusi, tapi malah menghasilkan ide baru," ucapnya. Misalnya, saat di Inggris, parlemen negara itu malah ingin membentuk kaukus DPR Inggris-Indonesia untuk bekerja sama dalam hal investasi. Sedangkan di Belanda, anggota BAKN yang juga duduk di Komisi Pertahanan DPR, Yahya Secawiria, bisa meluruskan kesalahpahaman tentang rencana pembelian tank bekas Leopold.
Studi banding delegasi di Eropa berlangsung enam hari. Tiga hari pertama pekan lalu dilaksanakan di Inggris, sedangkan tiga hari berikutnya di Belanda. Selama tiga hari di negara bekas penjajah tersebut, mereka bertandang ke Public Expenditure Committee, parlemen Belanda; Badan Pemeriksa Keuangan Belanda; Kementerian Keuangan Belanda; dan Biro Perencanaan Pusat. Tujuan utama kunjungan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan yang hasilnya akan diolah sebagai bahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
BUNGA MANGGIASIH (WASSENAAR)
Berita lain:
Liputan Kunjungan 'Pelesiran' Dinas Anggota DPR
Macet Terburuk Tol di Den Haag Kala DPR Tiba
Pelajar Jerman Menolak Anggota Dewan
Video Protes PPI Jerman: DPR Seperti Orang Kampung
Inilah 10 Anggota DPR yang Ditolak di Jerman
Di Berlin, Komisi I DPR ke Pusat Fashion Lafayette
Berita terkait
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
6 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya