TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan masyarakat internasional mulai menyoroti intoleransi yang terjadi di Indonesia. Sejumlah negara, kata Marty, bahkan telah meminta penjelasan langsung dari pemerintah.

"Kami sampaikan dalam konteks yang tepat. Jangan sampai aksi dan ulah sekelompok orang mendefinisikan keseluruhan Indonesia tidak toleran," kata Marty di kantornya, Senin, 21 Mei 2012.

Negara-negara itu di antaranya Denmark, Jerman, Norwegia, Slovenia, dan Britania Raya. Mereka mempertanyakan laporan HAM Indonesia yang dikirimkan ke Dewan HAM PBB pada Februari lalu. Negara-negara itu juga secara spesifik mempertanyakan penyerangan terhadap pemeluk agama minoritas dan penyerangan gereja sejak 2009.

Menurut Marty, pertanyaan mereka kadang didasarkan pada keterangan yang belum utuh. “Untuk itu, perwakilan Indonesia di luar negeri, juga di New York (markas Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Jenewa (kantor Dewan HAM PBB), bertugas menyampaikan fakta dan isu secara utuh," kata dia.

Marty mengatakan, di luar sejumlah insiden intoleransi, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat pasca reformasi 1998. "Itu yang yang terpenting. Adanya konsolidasi demokrasi bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh," kata dia.

Selain itu, kredibilitas Indonesia dalam mempromosikan HAM masih diakui dunia. Indonesia mendorong sejumlah negara tetangga, seperti Myanmar, untuk turut menghormati hak asasi manusia. "Kalau tidak dianggap kredibel, tahun lalu Indonesia tidak akan dipilih menjadi anggota Dewan HAM dengan suara terbanyak," kata dia.

Pada Rabu, 23 Mei 2012 besok, Dewan HAM PBB akan menggelar sidang. Sejumlah pihak menyebut kedudukan Indonesia di Dewan HAM rawan setelah terjadinya insiden intoleransi secara bertubi-tubi dalam beberapa tahun terakhir.

Marty tidak cemas menghadapi sidang tersebut. "Bagaimanapun ini tetap momen yang berharga. Kami akan mempresentasikan segala sesuatu (tentang HAM) sesuai apa yang ada, perkembangan dan tantangannya," kata dia.

ARYANI KRISTANTI