TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X menilai pernyatan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa koruptor kebanyakan lulusan dari perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada tidak berdasar. “Saya nggak tahu kok dia (Marzuki) bisa bicara itu dasarnya apa?” kata Sultan, yang juga anggota Majelis Wali Amanat UGM, Selasa, 8 Mei 2012.
Sultan, yang alumnus UGM, mengatakan seorang pejabat harus bisa menjaga perkataannya, apalagi melalui media massa. “Seorang pemimpin itu kalau bicara nggak usah nunjuk langsung, kan, ya nggak ada masalah,” kata dia. Terlebih jika persoalan korupsi itu dikaitkan jenjang orang yang hanya mengenyam pendidikan. “Ya memang rata-rata orang berpendidikan, kan orang tidak berpendidikan tidak sempat korupsi.”
Pengamat politik UGM Ary Dwipayana kepada Tempo menuturkan pernyataan Marzuki Ali sebagai sebuah sikap counter kekecewaannya atas kegagalan memimpin lembaga tinggi DPR. Apalagi DPR selama ini terus disorot baik persoalan korupsi dan lainnya.
“Termasuk juga counter atas kegagalan partai politik yang menjadi bagian utama dari kasus korupsi itu,” kata dia. Hal ini karena tradisi kompetisi politik Indonesia yang masih menuntut biaya mahal, dengan menggunakan uang sebagai perengkuh kekuasaan.
Dwipayana menilai mengaitkan persoalan korupsi dengan sejarah jenjang pendidikan tak ubahnya sebagai bentuk sikap lempar batu sembunyi tangan. “Korupsi itu diciptakan karena ada peluang dalam struktur politik, hukum yang tak jalan, bukan karena persoalan sekolahnya di mana,” kata dia.
Dwipayana meminta Marjuki mau merefleksi ke dalam, ke lembaganya, ke partainya, bukan malah menuding lembaga pendidikan sebagai kambing hitam. “Harusnya malah merangkul dunia pendidikan tinggi, bagaimana memerangi korupsi itu bersama dan mendorong aliansi nonpemerintah ikut aktif memerangi karena korupsi ini kejadian luar biasa,” kata dia.
