10 Pernyataan Kontroversial Marzuki Alie  

Reporter

Editor

Selasa, 8 Mei 2012 14:13 WIB

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan oleh pengacara publik David Tobing terkait dengan pernyataan Marzuki yang menyebut banyak koruptor lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. “Dalam gugatan saya meminta Marzuki mencabut pernyataan, meminta maaf, dan ganti rugi materi sebesar seribu rupiah,” kata David saat dihubungi pada Senin 8 Mei 2012 siang.

Bukan kali ini saja Marzuki mengucapkan pernyataan kontroversial. Berikut ini pernyataan itu:

27 Oktober 2010, setelah nelayan di Mentawai, Sumatera Barat, terkena tsunami. "Ada pepatah, kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai."

17 Februari 2011, Anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri membawa serta istrinya. Marzuki menanggapi, "Laki-laki sifatnya macam-macam. Ya, perlu diurus untuk minum obat, (atau) pengin hubungan dengan istrinya rutin. Itu terserah. Sepanjang tidak menggunakan uang negara."

26 Februari 2011, Marzuki mengomentari sejumlah kasus yang menimpa tenaga kerja wanita di luar negeri. "PRT TKW itu membuat citra buruk, sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan."

9 Mei 2011, Marzuki menanggapi rencana pembangunan gedung baru di kompleks MPR/DPR yang menuai kritik. "DPR ini bukan ngurusin gedung, tapi rakyat. Kalau saudara-saudara tanya soal gedung terus, DPR tak ada lagi, ngurusin gedung saja."

13 April 2011, hama ulat bulu menyerang Pulau Jawa. "Saya dengar, (serangan hama) ulat bulu sampai ke Jakarta. Itu peringatan Tuhan."

29 Juli 2011, Kasus korupsi di Indonesia terus terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terungkap pula kasus politikus Partai Demokrat M. Nazaruddin. "Jadi, kita maafkan semuanya. Capek kita ngurusin masa lalu terus." "Kalau tudingan Nazaruddin terbukti, sebaiknya KPK bedol desa atau lembaganya dibubarkan saja."

21 Desember 2011, Fitra mengkritik besarnya anggaran DPR yang mencapai Rp 69 miliar untuk renovasi gedung. "Kalau tidak mau keluar biaya, kita tidur saja, gampang."

Saat kasus Nazaruddin menyeruak, Marzuki membuat usulan mengejutkan yakni memaafkan koruptor. "Jadi kita maafkan semuanya, kita minta semua dana yang ada di luar negeri untuk masuk. Tapi kita kenakan pajak."

Sidang Paripurna DPR pembahasan APBN-P terus dihujani interupsi. PDI Perjuangan menolak usulan kenaikan harga bahan bakar minyak. Waktu kian sempit dan sejumlah politikus PDI-P termasuk Puan Maharani berada dekat dengan tempat duduk pimpinan DPR. PDI Perjuangan walk out setelah mendengar ucapan tersebut. "Anda tak diizinkan ke sini, silakan Anda duduk atau saya akan minta Anda keluar dari ruangan. Anda berusaha membeli waktu."

"Koruptor adalah orang-orang pintar. Mereka bisa dari anggota ICMI, anggota HMI, lulusan UI, UGM, dan lainnya." Marzuki menyampaikannya dalam acara "Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, Senin, 7 Mei 2012.

BERBAGAI SUMBER | ANANDA BADUDU

Berita Terkait
Dosen UI Protes Cara Berpikir Marzuki Alie
Marzuki: Koruptor Bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya