Media Bisa Bikin DPR Jadi 'Rumah Hantu'  

Reporter

Editor

Minggu, 6 Mei 2012 17:42 WIB

Pramono Anung. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengkhawatirkan jika media terus menerus menghantam institusi DPR, maka lama-lama gedung wakil rakyat tersebut akan menjadi "rumah hantu".

"Nanti lama-lama gedung DPR ini akan jadi 'rumah hantu'."kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat membuka silaturahmi anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ciater, Subang, Jawa Barat, Minggu 6 Mei 2012. "Hantu blau, maka anggota-anggota yang baru, yang akan mengisinya hantu-hantu baru,"

Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengemukakan, jika media terus menerus menghantam lembaga DPR, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut akan meningkat.

Pramono mengkhawatirkan, jika media terus menerus menjelek-jelekkan institusi DPR, maka orang-orang baik akan tidak mau masuk menjadi anggota dewan.

Dia menegaskan, jika ada anggota dewan yang tidak benar, maka media boleh saja mengkritik habis-habisan terhadap anggota tersebut. Namun, tambahnya, jangan institusi DPR-nya yang dihabisi."Kalau ada anggota yang brengsek, terkena kasus pidana, kasus moral. Ya dihantam saja, dikritik habis-habisan. Tapi, jangan lembaganya," kata Pramono.

Ia juga menjelaskan, dari hasil penelitian yang sedang dilakukannya dalam rangka penyusunan disertasinya didapatkan bahwa motivasi terbesar anggota dewan masuk ke DPR adalah soal ekonomi."Pertama, motivasi menjadi anggota DPR, ternyata mayoritas kepentingan ekonomi. Jadi, tempat untuk mencari nafkah," kata Pramono.

Ia mengemukakan hasil telaahnya bahwa disusul hal kedua adalah kepentingan politik, yakni terkait visi politik. Hal ketiga, menurut dia, pembuatan undang-undang. Kemudian, hal kelima berkaitan dengan pembelaan kepentingan masyarakat, serta hal keenam menyangkut pembelaan terhadap kaum minoritas. "Sementara terkait konsep diri, hampir sebagian besar, karena pragmatis, kemudian materialistis, dan baru idealis," kata Pramono Anung.


WDA | ANT

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

3 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya