TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah pernah menolak kenaikan harga BBM sewaktu dirinya menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2005. "Itu jelas fitnah. Dokumen (yang membuktikan) itu ada," kata dia dalam pesan pendeknya kepada Tempo, Rabu 28 Maret 2012.
Gamawan mengatakan dirinya tidak pernah menolak kenaikan BBM waktu jadi Gubernur Sumatera Barat. Saat itu, kata Gamawan, dirinya bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat hanya menerima masa demonstran. "Mereka minta kami sekedar mengetahui tuntutan mereka," kata dia.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, menyindir Menteri Gamawan yang menekan para kepala daerah penolak kenaikan harga BBM. Padahal, kata Pramono, Gamawan sendiri pernah ikut menolak kenaikan harga BBM saat menjabat gubernur.
Koran Tempo pada 29 Gubernur 2005 merekam Gamawan Fauzi memang pernah dipaksa ikut menandatangani pernyataan menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Pernyataan ini ditandatanganinya setelah didesak ratusan mahasiswa yang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di halaman Kantor Gubernur.
"Kami atas nama masyarakat Sumatera Barat telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat bersikap menolak kenaikan harga BBM," kata Gamawan yang disambut riuh sorak sorai massa.
Kesepakatan penolakan itu juga ditandatangani beberapa anggota DPRD Sumbar yang sebelumnya ikut turun ke jalan bersama mahasiswa dari gedung DPRDSumbar hingga ke kantor gubernur.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Padang mendatangi DPRD dengan puluhan bis kampus. Sambil membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel membatalkan BBM, mereka meminta anggota dewan untuk ikut menolak kenaikan BBM.
