TEMPO Interaktif, Pamekasan - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengkhawatirkan kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Kami khawatir anggaran yang yang sudah ditetapkan jumlahnya tidak mencukupi,” kata kata Ketua KPUD Pamekasan, Mohammad Ramli, pada Selasa, 27 Maret 2012.
Ramli menjelaskan bahwa biaya transportasi, distribusi logistik, pengadaan barang dan jasa yang dicantumkan dalam anggaran pemilihan kepala derah yang akan dilaksanakan 9 Januari 2013 mendatang berpatokan pada harga BBM saat ini.
Menurut Ramli, seluruh anggaran pemilihan yang disetujui pemerintah dan DPRD setempat adalah Rp 14 miliar dari Rp 17 miliar yang diajukan KPUD Pamekasan. Jumlah anggaran tersebut hanya untuk satu putaran. Jika harga BBM dinaikkan, biaya transportasi dan pendistribusian logistik dan bahan-bahan keputuhan pemilihan ke berbagai pelosok desa akan membengkak.
KPUD Pamekasan belum bermaksud mengajukan permohonan penambahan anggaran. Tapi, setelah pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, mereka akan menghitung ulang seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan BBM. ”Kami tetap berharap anggaran pemilihan cukup meskipun harga BBM dinaikkan,” ujar Ramli.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, menilai anggaran pemilihan tidak perlu diubah, sebab anggaran Rp 14 miliar yang sudah ditetapkan itu dinilai cukup memadai meski pemerintah menaikkan harga BBM. "Kami prediksi yang terpengaruh hanyalah biaya transportasi. Sedangkan honor pelaksana pemilihan tidak terpengaruh karena sudah kami naikkan," ucapnya.
Khairul mengatakan, mengubah anggaran itu tidak mudah, sebab harus mengubah peraturan bupati dan membutuhkan waktu yang lama.
