TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak akan mempengaruhi popularitas Partai Demokrat. “Popularitasnya akan semakin menurun,” kata Ikrar saat dihubungi Selasa, 27 Maret 2012.
Ia mengibaratkan kondisi partai berkuasa itu seperti orang yang sudah jatuh, lalu tertimpa tangga pula. Popularitas Demokrat, kata dia, sudah menurun semenjak kader partainya tersandung kasus korupsi. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian lembaga survei.
Sekarang ditambah pula dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, yang direspons dengan aksi demonstrasi oleh berbagai kalangan. “Kemungkinan suara Demokrat yang sudah anjlok akan semakin anjlok,” ucapnya.
Hal ini, kata dia, terjadi karena Demokrat merupakan partai yang tengah memegang tampuk kekuasaan. Berdasarkan pengamatannya, setiap partai utama penyokong pemerintahan pasti akan terkena dampak dari kebijakan nonpopulis yang dilakukan pemerintah. Salah satunya yaitu penurunan popularitas partai di mata masyarakat.
Ikrar mencontohkan, saat Megawati dengan partai utama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, membuat kebijakan yang tidak populis, maka yang akan terkena dampaknya adalah PDIP sendiri. Sedangkan partai lain yang berkoalisi tetap tenang dan tidak terlalu terpengaruh popularitasnya.
Menurut dia, partai koalisi lain tidak menyatakan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan harga itu secara vokal di media. Akibatnya, masyarakat akan menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bawah bendera Demokrat sendiri yang telah mengambil kebijakan itu. “Orang hanya akan melihat partai asal Presiden tanpa melihat partai lain yang berkoalisi dengannya,” ucap Ikrar.
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat melakukan aksi turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM hari ini. Kepolisian memperkirakan jumlah demonstran hari ini mencapai ribuan orang. Lokasi berkumpulnya massa di sekitar Tugu Monas, di depan Istana Negara, Bundaran Hotel Indonesia, dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
