TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan Badan Anggaran menyiapkan satu opsi kenaikan Bahan Bakar Minyak yakni menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. DPR hanya akan menyepakati besaran subsidi BBM usulan pemerintah dalam APBN Perubahan 2012.
"Kami tak akan menyetujui atau menolak kenaikan BBM," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kepada wartawan di gedung DPR, Sabtu 24 Maret 2012. "Kami hanya akan menyepakati besaran anggaran subsidi BBM seperti maunya pemerintah sebesar Rp 137 triliun."
Rapat pembahasan kenaikan BBM sampai saat ini belum menemukan jalan keluar. Dua kubu pendukung dan penentang kenaikan BBM masih terus berkeras pada pendiriannya. Rapat badan anggaran akhirnya diskors dan baru akan digelar pada malam ini.
Menurut Tamsil, opsi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah merupakan hasil dari rapat internal badan anggaran sore tadi. DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikan maupun tidak menaikan harga BBM. Pemerintah dipersilakan menggunakan Anggaran Resiko Fiskal sebesar Rp 55 triliun jika tak mau menaikan harga BBM. "Artinya kami memberikan ruang kepada pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM," ujarnya.
Tamsil tak membantah kebijakan DPR ini merupakan keputusan lepas tangan DPR dari cercaan publik. DPR tak mau mendapatkan citra negatif karena menyetujui kenaikan BBM. Pemerintah juga telah menyatakan siap menanggung citra negatif yang akan diterima akibat menaikan BBM.
"Kan Menteri Keuangan sudah bilang," ujarnya. "Tolong lihat kami sebagai profesional. Kalau tidak mau citra negatif ya jangan naikan. Kami berikan ruang kok."
Ia menambahkan, keputusan ini diambil dalam rapat Badan Anggaran setelah melihat tidak ada titik temu antara partai pendukung kenaikan BBM dengan partai penentang kenaikan BBM. Keputusan ini merupakan keputusan paling bisa diterima kedua kubu. "Ini keputusan win-win solution," kata dia. "Paling bisa diterima Partai Demokrat maupun PDI Perjuangan."
Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera ini tak menjamin apakah DPR tak akan mempermasalahkan keputusan pemerintah. Bahkan, ia mengatakan DPR akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit semua pengeluaran pemerintah di sektor energi. "Kami akan minta BPK mengaudit semuanya. Berapa alokasi subsidinya, benar apa nggak alokasinya. Kalau realisasinya lebih tinggi dari anggaran subsidi darimana sektornya," ujarnya.
