Sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersatu melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (22/3). Pada unjuk rasa tersebut mereka mununtut tolak demokrasi liberal. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat tentang alokasi subsidi BBM oleh Badan Anggaran DPR masih belum menemukan jalan keluar. Lobi antar-fraksi untuk menentukan apakah BBM dinaikkan atau tidak masih menunggu sikap pengurus pusat partai penolak kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey menyatakan rapat internal Badan Anggaran memutuskan rapat dilanjutkan pukul 20.00 nanti. "Sejumlah fraksi meminta waktu untuk berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Pusat Partainya, ada yang minta waktu konsultasi dengan Ketua Dewan Pembinanya juga," kata Olly seusai rapat internal Badan Anggaran di DPR, Sabtu, 24 Maret 2012.
Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah fraksi masih mempermasalahkan rencana kenaikan BBM oleh pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera keberatan dengan rencana itu.
Mereka beranggapan harga minyak dunia tak harus disikapi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kekurangan anggaran subsidi BBM masih bisa ditalangi oleh pemerintah dengan efisiensi serta mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBN 2012 yang mencapai Rp 30 triliun.
Berdasarkan sejumlah sumber Tempo di DPR, rapat internal akhirnya tak membuahkan hasil walaupun Partai Demokrat telah menawarkan sejumlah program sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program-program tersebut bisa saja membuat semua partai "senang". "Pokoknya semua pihak bisa disenangkan dengan program-program itu," kata sumber yang ikut rapat dan enggan menjelaskan apa program yang dimaksud.
Menurut dia, strategi Partai Demokrat cukup ampuh. Buktinya, Partai Gerindra yang sebelumnya keras menolak mulai melunak. "Awalnya mereka keras menolak, tapi begitu Jhonny (Jhonny Allen Marbun) ngomong gini-gitu, mereka minta waktu untuk konsultasi dulu dengan Ketua Dewan Pembinanya," ujarnya.
Jhonny mengatakan pembicaraan seperti itu biasa. Ia hanya mengatakan pemerintah akan meluncurkan program yang mengurangi dampak kenaikan BBM kepada masyarakat. Namun program apa, dia mengatakan akan dibahas lebih lanjut di Panitia Kerja Belanja APBN. "Kami belum akan bicara program apa-apa,” kata dia. “Malam ini yang penting kami sepakati dulu besaran subsidinya."
Partai Demokrat membuka semua kemungkinan program usulan fraksi di DPR. "Selama itu untuk kepentingan masyarakat, tidak apa-apa kan," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan pemerintah terbuka menghadapi usulan-usulan program kompensasi kenaikan BBM itu. "Akan kami bicarakan lebih lanjut di Panitia Kerja Belanja,” kata Agus. “Nanti akan didesain apakah bentuk langsung atau infrastruktur desa itu, kita siap membuka. Bagaimana bentuknya, akan kita bicarakan."
