TEMPO.CO, Pontianak – Para pemuka agama dan aparat keamanan masih menemukan beberapa pihak yang mencoba mengail di air keruh, alias mengadu domba menjadi konflik antarumat beragama. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Unggung Cahyono, menegaskan sekali lagi agar tidak ada yang berupaya mengacaukan situasi yang sudah aman terkendali. “Kami kerahkan intelijen untuk memantau situasi,” katanya.
Sabtu 17 Maret 2012, sekitar pukul 01.00, ada sekelompok orang yang mencoba memasang spanduk, yang isinya memprovokasi umat Islam untuk bergerak. Beberapa saat setelah pemasangan spanduk di beberapa titik di kawasan Pontianak Barat, polisi kemudian datang mencopoti satu per satu.
Upaya provokasi untuk menimbulkan kericuhan antarumat beragama juga disebarkan melalui jejaring sosial, BBM, dan telepon seluler. Kapolda meminta warga Kalimantan Barat tidak menelan informasi itu mentah-mentah.
Para pemuka agama pun meminta agar isu penolakan FPI ini tidak mengarah menjadi konflik antarumat beragama dengan menyaring informasi yang beredar. “Etnis di Kalimantan Barat yang beragam, kalau kita bisa saling toleransi. Maka kita bisa hidup di tempat yang sama,” ujar Haitami Salim, pemuka agama Islam, dari Forum Komunikasi Antarumat Beragama.
Pemuka agama Katolik, Pendeta Barnabas Simin, yang juga pemuka Adat Dayak Kalimantan Barat, menekankan hal yang sama. “Jangan sampai ada yang memanfaatkan momen semakin dekatnya pemilihan kepala daerah untuk menonjolkan figur tertentu,” ujarnya. Masyarakat Dayak, kata dia, jangan sampai terpancing dan berpikir dengan kepala dingin. Jika ada pelanggaran hukum, dia mengimbau agar masyarakat Dayak mengedepankan aparat keamanan untuk menyelesaikannya.
Kericuhan ini bermula pada Kamis 15 Maret 2012 lalu. Situasi Pontianak tegang kala itu. Ribuan orang sejak pagi berkumpul di Rumah Betang di Jalan Sutoyo, Pontianak. Mereka mempertanyakan kejelasan kasus perusakan papan nama asrama mahasiswa Pangsuma, Pontianak. Perusakan terjadi setelah spanduk bertuliskan penolakan terhadap FPI dipasang di dekat papan nama. Kemudian massa yang berkumpul meminta agar FPI dibubarkan.
Isu penolakan FPI ini kemudian disusupi pihak-pihak tertentu yang mencoba mengarahkannya menjadi konflik antarumat beragama. Pemuka agama dan aparat keamanan menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, bukanlah soal agama.
ASEANTY PAHLEVI
Berita Terkait:
Gubernur Jamin Tak Ada Mobilisasi Massa Anti-FPI
Munarman: Bentrok Anti-FPI di Pontianak Bukan Soal Spanduk
Setelah Rusuh Anti-FPI, Baracuda Disiagakan di Rumah Bentang
Ribut Spanduk Tolak FPI, Pontianak Tegang
Kronologi Ricuh Spanduk Anti-FPI di Pontianak
Pascarusuh Anti-FPI, Pemuda Melayu Minta Anggotanya Tahan Diri
Munarman: Bentrok Anti-FPI di Pontianak Bukan Soal Spanduk
Kisruh Spanduk Anti-FPI, 364 Brimob Datang Subuh
Mabes Polri Kirim Brimob Antisipasi Rusuh Spanduk AntiFPI
Berita terkait
Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo
18 Agustus 2022
Kuasa Hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam, Azis Yanuar menyamakan kasus pembunuhan laskar FPI dengan pembunuhan oleh Ferdy Sambo.
Baca SelengkapnyaJika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka
23 Desember 2019
Tarik ulur izin FPI itu membuat Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan pihaknya tak lagi peduli ihwal perpanjangan izin SKT.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI
2 Desember 2019
Jokowi enggan menanggapi SKT FPI.
Baca SelengkapnyaIzin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis
1 Desember 2019
Juru Bicara FPI mempersoalkan tak kunjung dikeluarkannya izin perpanjangan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaJanji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji
28 November 2019
Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah harus mengkaji dari segala aspek sebelum mengambil keputusan terkait FPI.
Baca SelengkapnyaKasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan
10 Oktober 2019
Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman kini kembali dijadikan tersangka
Baca SelengkapnyaPetisi Viral Penolakan FPI, Ini Liku-liku Perpanjangan Izin Ormas
8 Mei 2019
Mungkinkah Kemendagri bisa menolak perpanjangan izin, dalam hal ini FPI, dan bagaimana aturan yang berlaku?
Baca SelengkapnyaFPI Sebut Rizieq Shihab Diperlakukan Seperti Tahanan Rumah
29 September 2018
Juru bicara FPI menduga perlakuan terhadap Rizieq Shihab di Arab Saudi itu atas pesanan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKasusnya Dihentikan, Rizieq Shihab Bakal Pulang ke Indonesia
18 Juni 2018
Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, memastikan kliennya akan pulang ke Indonesia setelah polisi memastikan tidak meneruskan penyidikan kasusnya.
Baca SelengkapnyaPolisi Nyatakan Kasus Rizieq Shihab Bisa Dibuka Kembali
17 Juni 2018
Kasus dugaan percakapan mesum Rizieq Shihab dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru.
Baca Selengkapnya